BPSDM, Depok - Banyak jalan menuju Roma inilah yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam mewujudkan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di BPSDM Kementerian Hukum dan HAM dihadiri oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai, yang sangat mengapresiasikan kegiatan ini dalam sambutannya Rifai meminta Pencanangan Zona Integritas yang dilakukan oleh Kemenkumham ini tidak hanya ceremonial saja tapi segera di implementasikan. "Semua Jajaran Kemenkumham harus komitmen untuk mewujudkannya, jangan hanya Pejabatnya saja, ini juga harus segera dilaksanakan" Jelas Amzulian Rifai saat sambutan pada kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di BPSDM Kementerian Hukum dan HAM, Depok.(12/02)
Turut Hadir Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto, mengatakan pencanangan ini merupakan upaya mewujudkan BPSDM Kementerian Hukum dan HAM sebagai satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selain itu lanjut Bambang, kementeriannya terus berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terkait pembenahan birokrasi tersebut. Salah satunya dengan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan BPSDM Kementerian Hukum dan HAM."Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus mendorong seluruh jajarannya dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas dan berintegritas" lanjut Bambang.
Selain itu Bambang mengatakan, pencanangan ini merupakan bagian upaya meraih kinerja profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif (PASTI).
"Saya percaya ke depannya jumlah satuan kerja kita yang mendapatkan predikat WBK/WBBM akan terwujud," Tutupnya.
Pengumuman Penting