JAKARTA - Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada Kementerian dan Lembaga yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
" AHU akan terus memaksimalkan layanan yang prima kepada masyarakat melalui AHU Online" kata Plh. Dirjen AHU Tudiono, diJakarta, Senin, (10/02/20).
Tudiono menjelaskan, dengan layanan berbasis online ini, Ditjen AHU berupaya memberikan pelayanan yang prima dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat.
" layanan Ditjen AHU sudah Online, yang langsung bisa diakses oleh masyarakat" jelasnya.
Dia menambahkan, layanan online ini dianggap sebagai pendorong pada bisnis proses yang berorentasi pada pelayanan masyarakat untuk mendongkrak rangking dalam kemudahan berusaha (EoDB) dan mendorong masuknya Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF).
"Ini adalah usaha ensuring security agar Indonesia tidak dimanfaatkan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (TPPT)" tambahnya.
Sementara itu ,Nugroho, Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) Bidang Penguatan Informasi Birokrasi mengatakan,
Ada kewajiban Ditjen AHU dalam mendorong Satuan Kerja (Satker) dibawahnya untuk ikut mendorong perwujudan ZI.
"Balai Harta Peninggalan (BHP) harus ikut mendorong WBK/WBBM" ujarnya.
Tidak hanya itu, Dia juga mengajak seluruh jajaran Ditjen AHU untuk menyatukan frekuensi dan terus meningkatkan pelayanan publik.
"Ayo Ditjen AHU pasti bisa" ajaknya.
Sejalan dengan itu, Razilu, Staf Ahli Kemenkumham bidang ekonomi menjelaskan pentingnya membangun ZI. Dia menuturkan pembangunan ZI tidak hanya dilakukan sebagai perwujudan kinerja didunia namun akan dipertanggung jawabkan pada akhirat.
" Mari kita laksanakan pembangunan ZI ini dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah kepada Tuhan" ucapnya.
Dia menuturkan tulisan, benner dan iklan yang sudah dipasang di web Ditjen AHU tidak hanya menjadi slogan semata namun harus diaplikasikan dalam kegiatan sehari -hari.
" Semboyan pasti cepat jangan hanya jadi slogan saja, tapi harus diaplikasikan" pungkasnya.
Agus Hariadi, Staf Ahli Kemenkumham Bidang Hubungaan Antar Lembaga mengingatkan kepada jajaran Ditjen AHU untuk pro aktif memberikan layanan yang ramah.Dirinya mengajak semua yang berkepentingan tentang pelayanan untuk dapat mendekatkan diri dengan masyarakat.
" kita harus dekat dengan masyarakat" ucapnya.
Dia mengajak semua pihak melihat pelayanan disektor swasta. Menurutnya pelayanan disektor swasta dilakukan dengan ramah tamah sehingga hal itu dianggap dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
" Coba lihat layanan di bank, mulai dari kita masuk pintu kita sudah disambut dengan ramah" ujarnya.
Sejalan dengan itu, Iwan Kurniawan Kepala Biro Perencanaan Sekjen Kemenkumham, yang turut menjelaskan pentingnya pembangunan ZI di lingkungan Ditjen AHU, Dia berharap tahun 2020 ini Ditjen AHU dapat memperoleh predikat WBK/WBBM. Menurutnya kepuasan dalam layanan tidak hanya ditunjukan dengan inovasi layanan digital saja. Namaun, sambung Dia semua yang dapat dilihat dan dirasakan saat masyarakat mendapat layanan juga menjadi pertimbangan penting.
" mari kita memberikan pelayanan dengan hati yang ikhlas" tutupnya.