JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM  (Menkumham) Yasonna Laoly melantik sepuluh Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama  Termasuk diantaranya  Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) Cahyo Rahadian Muzhar, SH, LLM  yang dilantik menjadi  Direkur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU)  mengantikan  Freddy Harris yang sekarang menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Cahyo Rahadian Muzhar yang juga sebagai Pelaksana tugas (Plt) Dirjen AHU ini dianggap berkinerja baik dan mampu menjalankan organisasi Ditjen AHU yang dulu dikendarai oleh Freddy Harris. Menurut Cahyo Sasaran yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu; Seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya.

Yasonna Laoly dalam sambutanya berharap dengan dilantiknya pejabat baru akan menjadikan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( kemenkumham) lebih PASTI dan mampu berbuat  terbaik bagi bangsa dan Negara

‘’Jabatan ini merupakan ujian yang berat dan harus dilaksanankan dengan baik dan benar untuk kepentingan bangsa dan Negara ‘’ kata Yasona Laoly di Graha Pengayoan Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.  Rabu (28/11/18).

Yasonna juga berpesan secara langsung kepada Cahyo Rahadian Muzhar  agar melanjutkan kinerja Ditjen AHU sudah baik menjadi  lebih baik lagi, Dirinya berharap dengan dilantiknya Dirjen AHU yang baru akan mampu menghadirkan inovasi – inovasi baru  terkait dengan badan usaha dan sistem Online Single Submission (oss).

 ‘’ Tugas baru menanti bagi Dirjen AHU untuk sesegera mungkin membenahi  system yang masih banyak dianggap terkendala terkait layanan AHU Online’’ tambah Yasonna.

Yasonna juga menyinggung zona bebas korupsi yang sedang didengungkan oleh Kemenkumham, menurutnya  zona bebas korupsi  menjadi tanggung jawab  bersama untuk mewujudkan keinginan seluruh bangsa untuk menjauhkan korupsi

‘’Kita komitmen meningkatkan kemenkumham yang berintegritas dan bebas dari korupsi’’ ucap Yasona.

Lebih jauh Yasonna mengatakan bahwa Jabatan pimpinan tinggi merupakan jabatan strategis dalam mendukung birokrasi yang progresif, responsif, dan partisipatif melalui tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan yang diembannya. Dalam melaksanakan tugas-tugas demikian, setiap pejabat pimpinan tinggi harus menjamin akuntabilitas jabatan, sesuai dengan jenjangnya masing-masing.

‘’Mengingat tugas strategis yang diemban oleh jabatan pimpinan tinggi dan akuntabilitas jabatannya, maka pengangkatan dan penempatan seorang jabatan pimpinan tinggi patut mendapat perhatian khusus’’ ujar Yasonna.

Menurut Yassona tahun 2019 merupakan tahun strategis, karena di tahun 2019 merupakan akhir dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah periode 2015 – 2019. Untuk itu dirinya mengajak seluruh jajarannya  untuk mampu melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas selama lima tahun.

‘’Mana yang masih on track, mana yang sudah lewat, atau mana yang perlu ekstra expert harus bisa kita petakan, karean di Tahun 2019 akan menjadi penentu berhasil tidaknya Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga hal ini bisa kita jadikan dasar untuk menyusun sasaran strategis lima tahun kedepan yaitu Tahun 2020- 2024.’’ Tutup Yasonna.