BANDUNG - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Jawa Barat (Jabar), Indro Purwoko mengatakan pada tahun 2017 ini, Kanwil Jabar menghadapi berbagai masalah antara lain kurangnya anggaran belanja pegawai, bahan makanan narapidana dan biaya langganan jasa. Hal ini disampaikan Hendro ketika menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi III DPR ke Kanwil Jabar, Kamis (14/12/2017).
"Pada tahun 2018 ini juga akan kembali mengalami kekurangan terutama belanja pegawai terkait dengan penerimaan Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS)," katanya
Mengenai kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas), Indro menyampaikan di wilayah jawa barat hampir semua terjadi over kapasitas hingga 39,7 persen. Kondisi lapas atau rutan diJawa Barat saat ini dihuni oleh 22.440 orang, sedangkan kapasitas hunian hanya 16.060 orang sehingga mengalami over kapasitas sebesar 39.7 persen.
Anggota komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafii dalam kunjungannya mengajak seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham diseluruh Indonesia untuk mengurangi jumlah Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Permasyarakatan (Lapas).untuk menghentikan syahwat memasukkan orang sebanyak -banyaknya ke tahanan yang menjadi beban kemenkumham perlu dilakukan rekontruksi penegakan hukum,
" Melalui kanwil -kanwil kemenkumham agar mengusulkan untuk tidak menambah jumlah lapas dan rutan tapi justru menguranginya untuk merekontruksi kembali sistem penegakan hukum dikejaksaan dan kepolisian" Ucapnya
Polisi dan Jaksa. sambung dia, berkeinginan untuk menempatkan tahanan sebanyak-banyaknya, sementara kapasitas Lapas dan Rutan tidak memadai dan pada akhirnya akan menjadi beban kemenkumham.Untuk mengurangi jumlah tahanan, ia juga menyarankan agar pengguna narkoba yang masih baru, sebaiknya ditangkap, di denda dan dikembalikan kepada keluarga untuk mengawasinya.
"Kalau baru sekali mengisap narkoba, tidak perlu ditahan. Tangkap saja, minta denda, kembalikan ke keluarga agar diawasi. Jangan sampai hanya sekali mengisap narkoba, pelaku ditahan selama empat tahun" tambahnya
sementara itu Anggota Komisi III DPRRI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Ahmad Basarah mengungkapkan diantara sub bagian kerja dilingkungan Kemenkumham yang mendapat perhatian serius dari Komisi III adalah bagian pemasyarakatan. Alasannya permasalahan yang sangat krusial karena lapas dan tahanan menanggung dari akibat seseorang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan.
"Perlu adanya koordinasi yang baik antar penegak hukum dan menghilangkan ego sektoral yang selama ini masih dominan di masing-masing lembaga penegak hukum yang membelengu kerja sama antar lebaga penegak hukum," ungkapnya.