JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengingatkan kepada semua jajaran Kemenkumham untuk bisa segera menerapkan E-Government pada tahun 2018 mendatang.
Menurut dia, cita-cita untuk menjadikan Kemenkumham berkelas dunia harus terus digelorakan. Perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi kewajiban bagi semua jajaran untuk memperbaiki Kemenkumham sehingga menjadi Kementerian yang Good Governance.
“Implementasi E-Government menjadi salah satu solusi bagi percepatan pencapaian kinerja di Kementerian Hukum dan HAM. Penerapan E-Government itu sudah sesuai dengan semangat Undang- Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan,” kata dia, saat membuka Evaluasi Kinerja 2017 Kemenkumham di Hotel Mercure, Jakarta, Minggu (19/11/2017).
Tak hanya itu, sambung dia, penerapan E-Government juga sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan Good Corporate Governance (GCG). Hal ini menjadi kewajiban Kemenkumham menerapkan E-Government demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari setiap proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
“Jika tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud, maka akses publik terhadap informasi kinerja dapat meningkat maka kepuasan masyarakat pun akan meningkat. Melihat heterogenitas dan strategisnya peran dan tugas fungsi Kemenkumham maka sudah selayaknya penerapan E-Goverment menjadi suatu kewajiban, layanan harus menjadi fokus dan konsentrasi kita dalam bekerja dan berkinerja,” jelasnya.
Yasonna juga meminta dasar jajaran Kemenkumham untuk bekerja pada 2018 dengan memperkuat lagi teknologi informasi. Caranya dengan mengubah mindset agar mengikuti perkembangan teknologi yang ada. “Tinggalkan pola pikir yang konvensional dan stagnan. Seorang pemimpin harus mampu menjadi role model bagi dirinya sendiri dan bagi bawahannya,” ucapnya.
Dia menambahkan kepada para Kakanwil dan Kadiv Kemenkumham di seluruh Indonesia harus benar-benar paham dan mengerti karakteristik dari tugas dan fungsi yang diemban oleh Kemenkumham dan mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi khususnya untuk menunjang percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi.
“Para Kakanwil adalah perpanjangan tangan saya di daerah. Tugas Anda itu sangat prestisius, sama dengan tugas saya sebagai Menkumham, kita telah diberi tugas itu oleh negara, dipilih untuk menjalankan fungsi itu jadi harus amanah dan kita jaga sebaik-baiknya,” jelasnya.
Lebih jauh, Yasonna mengungkapkan evaluasi kinerja Kemenkumham 2017 dengan mengusung tema Perkokoh e-Gov untuk Good Governance, maksudnya bukan saja untuk memperkuat teknologi informasi di Kemenkumham saja. Melainkan, yang lebih penting adalah supaya bagaimana merubah mindset seluruh pegawai Kemenkumham dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada.
Selain itu, kegiatan rapat evaluasi kinerja ini merupakan bagian dari early warning sebelum memasuki tahun 2018.
“Memang, sepanjang tahun 2017 kita telah bekerja dan berupaya keras mencapai target-target yang sudah kita sepakati bersama. Tetapi faktanya, masih ada hal-hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan untuk lebih mendorong percepatan pencapaian kinerja kita,” tutupnya.