Bogor – Untuk mempererat hubungan antar humas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta untuk memudahkan koordinasi terkait penyampaian informasi di wilayah bekerjasama dengan Freiedrich Nauman Stiftung mengadakan Rapat Koordinasi dengan tema ‘Peran Biro Humas, Hukum Kerjasama Dalam Era Komunikasi Digital’. Dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Biro humas, sesuai dengan perubahan nomenklatur baru pada peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta seiring perkembangan informasi dan tantangan mengenai kehumasan, pelayanan publik, pelayanan hukum dan kegiatan kerja sama baik dalam dan luar negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini diadakan di Grand Savero Hotel Bogor. (12/10)

Kegiatan ini dihadiri oleh 170 orang peserta diantara, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Kepala Biro Humas Kemenkumham, Kakanwil DKI Jakarta, Kasubag Humas Kemenkumham seluruh Indonesia, Friedrich Nauman Stiftung, serta menghadirkan Narasumber Pakar Komunikasi Dr. Emrus Sihombing dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi.

Dalam laporannya Kepala Biro Humas Effendy Peranginangin menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pemahaman tentang kerjasama dan juga pengelolaan informasi yang di sebar luaskan oleh setiap kantor wilayah dan satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia. “Pemahaman dan pengelolaan informasi harus terus disebarluaskan agar semua unit yang ada di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tau akan semua informasi yang ada,” ungkapnya.

Kegiatan ini dibuka secara simbolis dengan pemukulan Gong oleh Bapak Ma’mun selaku Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi. Dalam sambutannya Ma’mun menyampaikan kegiatan yang positif ini harus di adakan setiap tahunnya, agar dapat memberikan pelayanan kehumasan yang lebih baik pada setiap Direktorat yang ada di lingkungan Kemenkumham.

“Melalui kegiatan ini Biro Humas Hukum dan Ham Kemenkumham kiranya mampu melaksanakan Tugas dan Fungsi Kehumasan yang lebih baik, bersama seluruh pemangku kehumasan baik di unit Eselon l, Kantor Wilayah, dan Satuan Kerja untuk dapat bersinergi, Mewujudkan ketersediaan Informasi dan Publikasi yang cepat, tepat, dan berkualitas. Serta mampu mendorong citra positif Kementerian Hukum dan HAM yang PASTI”, Lanjut Ma’mun.

Hubungan masyarakat pemerintah atau humas pemerintah adalah lembaga humas dan/atau praktisi humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang positif instansi pemerintah. Dalam sebuah organisasi pemerintahan (daerah), humas sering diposisikan sebagai corong atau suara dari pimpinan Pemerintah Daerah dalam hubungannya dengan publik, sehingga menjadi posisi yang terhormat, tinggi, strategis, dan sekali melekat kemampuan dan tanggung jawab.