Makasar -  Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) melalui Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi selatan mengadakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris pada Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan di aula Kanwil Kemenkumham ini menghadirkan 3 orang Narasumber dari Tim Majelis Pengawas Pusat (MPP), yaitu Aidir Amin Daud (Birokrat) dengan materi "Penguatan Fungsi Kelembagaan MPPN", Fardian(Notaris) dengan materi "Peningkatan Profesionalisme Notaris", dan Widodo Suryandono (Akademisi) dengan materi " Tata Cara Pemeriksaan Notaris". Hadir sebagai peserta dalam kegiatan tersebut Anggota MPWN Prov. Sulawesi Selatan, Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Prov. Sulawesi Selatan, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sulawesi Selatan. (28/9/16)

Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia Sulawesi Selatan, Sahabuddin Kilkoda menyampaikan terimakasih atas kehadiran majelis pengawas pusat dan Anggota MPWN, MPDN, Pengurus Wilayah INI Sulawesi Selatan, yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam pembinaan ini. Selain itu, sahabuddin juga berharap nantinya apa yang disampaikan oleh para narasumber dapat diimplementasikan dalam kerja nyata sehari-hari  notaris dalam rangka pelayanan hukum kepada  masyarakat. "Saya berharap kegiatan ini dapat memotivasi para notaris agar lebih profesional dalam melakukan tugas sebagai pelayanan hukum dimasyarakat," tambahnya.

Dalam materinya, Amir Amin Daud menjelaskan terkait Pembentukan MPD sebagai ujung tombak pembinaan dan  pengawasaan. Kemudian pembentukan dari MPW dan MPPN sebagai lembaga yang berjenjang sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Terwujudnya kelembagaan Majelis Pengawas Notaris yang  memiliki integritas, kemandirian, kedisiplinan dan kompetensi dibidangnya sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum dan HAM dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan, penerapan dan penegakan hukum terhadap jabatan Notaris.

”Jika pelanggaran jabatan dan perilaku yang dilakukan Notaris didukung oleh bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak bisa ditolerir dapat berakibat merendahkan martabat dan kehormatan profesi Notaris, Majelis Pengawas Notaris harus tegas menjatuhkan sanksi,’’ tegasnya.

Ferdian, dalam paparannya menjelaskan bahwa Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji di hadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Memberikan jaminan terhadap validitas dari akta notaris sebagai alat bukti yang  sempurna dan menjalankan  jabatan sebagai notaris jujur,seksama,mandiri dan tidak berpihak.

“Notaris harus kembali kepada sumpah dan janji jabatannya sehingga dalam  menjalankan tugasnya  tetap berdasarkan undang-undang  agar  tidak terjerumus dalam  pelanggaran yang tidak dibenarkan   undang-undang,“ tambahnya.

Widodo Suryandono  dalam  paparannya menjelaskan bahwa  Notaris merupakan  pejabat umum  yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  Jabatan, Notaris. Sehingga perlu adanya pengawasan  terhadap  kegiatan  notaris  yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan  pembinaan yang dilakukan oleh  Majelis Pengawas terhadap Notaris, sehingga Majelis Pengawas Notaris yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untukmelaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tugas-tugas  Notaris.

“Akan selalu dilakukan pengawasan  sampai  pada pembinaan  kepada semua notaris guna menjaga profesionalisme kerja notaris, agar nantinya  notaris terhindar dari prilaku-prilaku   yang tidak dibenarkan oleh undang-undang,’’ tandasnya.