Bandung - Acara Penyusunan Postur Anggaran Tahun 2017 dan Pembahasan Evaluasi Kinerja Program AHU, sekaligus pelantikan pejabat di lingkungan Kemenkumham terkait dengan pergantian antar waktu Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dibuka secara langsung oleh Dirjen AHU, Dr. Freddy Harris, Selasa (22/3) di Bandung, Jawa Barat. Acara diawali dengan pelantikan pergantian antar waktu Majelis Pengawas Wilayah Notaris, melantik 16 orang Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM oleh Dirjen AHU dan yang bertindak sebagai saksi adalah Irjen Kemenkumham, Aidir Amin Daud dan Dirjen HAM, Mualimin Abdi. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah Kakanwil, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum, Kepala Sub Bagian P2L serta BHP.

Kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris, Freddy Harris  berpesan agar mampu meningkatkan kinerja di wilayah sebagai pendelegasian wewenang Menteri Hukum dan HAM terhadap pengawasan pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris yang bertujuan untuk mewujudkan prinsip hukum yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Disamping hal tersebut, Kemenkumham pun memiliki kewajiban untuk mengelola organisasi agar selaras dengan prinsip asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut, lanjut Freddy Harris diwujudkan dengan upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. "Dengan mendorong pengalokasian anggaran secara tepat sasaran untuk pelayanan publik yang lebih maksimal," lanjutnya.

Sebelum berlakunya sistem anggaran berbasis kinerja, Freddy Harris menjelaskan, metode penganggaran yang digunakan adalah metode tradisional yang lebih menitikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggungjawaban tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak. Freddy juga mendorong agar segera  merealisasikan kegiatan yang akan berimplikasi pada penyerapan anggaran, sehingga secara nasional akan mendorong geliat pertumbuhan ekonomi.

Irjen Aidir Amin Daud dalam sambutannya mengarahkan Majelis Pengawas Daerah untuk menyelesaikan masalah secepatnya. Sedangkan terkait anggaran, Presiden telah memberikan instruksi agar memperhatikan postur anggaran dan fokus pada infrastruktur.

Adapun agenda dalam rapat ini adalah perencanaan tahun anggaran 2017 dan evaluasi kinerja tahun anggaran 2015 oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun anggaran 2017 oleh Bappenas, penataan postur anggaran program AHU tahun anggaran 2017 oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan (LK)