Hasil Pencarian kata "7"

Ditemukan 2891 tulisan terkait dengan kata yang anda cari

Ditjen AHU Hadir Lebih Dekat Dengan Masyarakat, di Car Free Day Sudirman.

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) Gelar sosialisasi pelayanan Online di acara Car Free Day (CFD) pada Minggu (28/10/2018). Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan bahwa Kemenkumham akan terus berinovasi......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Ditjen AHU ; Tina Talisa Moderatori Talkshow BMN

TANGERANG - Keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian dan Lembaga menjadi hal penting dalam rangka mewujudkan transparansi dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel menjadi pembahasan yang menarik dalam acara Talkshow BMN di Hotel Novotel,Tangerang (25/18)....Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Ditjen AHU; Barang Milik Negara Harus Tercatat

TANGERANG - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) selengarakan Talkshow terkait Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sekaligus rapat koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), hadir dalam acara ini Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bambang......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Ditjen AHU Optimalkan Kesempatan dan Kemudahan Berusaha melalui Perubahan Undang-undang Jaminan Fidusia sebagai Jaminan Kebendaan

Depok - Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembanguan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Ditjen AHU Diskusikan Kerahasiaan Bank Terkait Penanganan MLA

Bintaro- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali mendiskusikan soal Ketentuan Kerahasiaan Bank sebagai Tantangan dalam Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA). Kepala......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin ; Kepentingan Nasional Indonesia Menjadi Anggota FATF

BINTARO TANGSEL- Rekomendasi organisasi Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) diakui sebagai standar internasional yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh setiap negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF merupakan organisasi......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Ditjen AHU Melantik 25 Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Jakarta - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Pidana kembali melantik dan mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Anggaran 2019 Ditjen AHU Memprioritaskan Program Peningkatan Kualitas SDM

Tangerang - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menyelenggarakan kegiatan Pembahasan Pagu Alokasi Anggaran Kantor Wilayah dan Balai Harta Peninggalan yang Bersumber Dana PNBP Tahun Anggaran 2019, Penyusunan anggaran merupakan pekerjaan rutin yang diperlukan......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Ditjen AHU: Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Merusak Sendi Ekonomi Bangsa

MEDAN – Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, serta membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Selenggarakan Capacity Building for Managing Single Online Portal for Regulatory Information Untuk Hindari Tumpang Tindih Peraturan

Yogyakarta – Dalam rangka mewujudkan Penataan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam sebuah Single Portal yang terintegrasi serta melakukan pengintegrasian data ke dalam data base nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >