Hasil Pencarian kata "5"

Ditemukan 2891 tulisan terkait dengan kata yang anda cari

Rancangan Permenkumham No.1 Tahun 2019 Ditjen AHU Semakin Mempercepat Pelayanan Publik Dalam Hal Legalisasi Dokumen

Rancangan Permenkumham No.1 Tahun 2019 Ditjen AHU Semakin Mempercepat Pelayanan Publik Dalam Hal Legalisasi Dokumen Dalam rangka memenuhi kepentingan pelayanan masyarakat publik secara cepat, efisien, dan efektif terhadap tata cara permohonan layanan legalisasi tanda tangan pada dokumen keperdataan......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Ditjen AHU Lakukan Peningkatan Kompetensi Anggota PANTAP dengan ICRC

Tangerang – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) merupakan koordinator Panitia Tetap Penerapan dan Penelitian Hukum Humaniter Indonesia (PANTAP) terus berupaya meningkatkan kompetensi anggotanya dengan menyelenggarakan program rutin konsinyasi Peningkatan Kompetensi Anggota......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Ditjen AHU; Beneficial Ownership Cara Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi

MEDAN - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM memilih kota Medan sebagai tempat mensosialiasikan Beneficial Ownership (BO) atau mengenali pemanfaatan basis data pemilik manfaat dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Dipilihnya......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Yasonna Pastikan Amnesti Terhadap Baiq Nuril

Jakarta - Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly secara langsung menyampaikan pendapatnya di depan Komisi III DPR RI dalam rapat pemberian Amnesti atas kasus Baiq Nuril, di Komisi III DPR RI Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Tingkatkan Motivasi Pegawai Terhadap Layanan Ditjen AHU Pasti Cepat

Tangerang - Upaya meningkatkan mindset pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan pelatihan peningkatan kepribadian pegawai menuju “Pelayanan AHU Pasti Cepat”...Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Wujudkan Transparansi; Ditjen AHU Sajikan Data Laporan Keuangan Berstandar Akutansi Pemerintah

TANGERANG - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) melalui bagian keuangan menyajikan laporan keuangan yang Akuntabel dan berstandar akutansi pemerintah kepada Inspektorat Jenderal melalui para auditornya, hal itu dilakukan dalam rangka review data laporan keuangan pada rekonsiliasi......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Ditjen AHU : Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Wujud Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

TANGERANG - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan pada semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2019. Melalui rekonsiliasi data laporan keuangan diharapkan unit- unit dilingkungan Kemenkumham dapat menyajikan data dalam pelaporan keuangan berstandar akutansi......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Ditjen AHU : Personal TNI AD wajib memahami ilmu tentang sidik jari

Jakarta – Kemeterian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Adminisrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bekerja sama dengan Corp Ajudan Jenderal (CAJ) dalam rangka melaksanakan transfer of knowledge (ToK) serta pelatihan perumusan, pengamatan, serta penelitian sidik jari. ''Prajurit Corp Ajudan Jenderal......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Antusias Kemenkumham dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

BEKASI – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berkomitmen mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sejak tahun 2015 mendapatkan predikat sebanyak empat kali WTP melalui pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang serius. Untuk itu, Kemenkumham menyelenggarakan kegiatan......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Ditjen AHU Terus Lakukan Pengembangan Hukum Perdata Internasional

BANDA ACEH – Sebagai daerah otonomi khusus di Indonesia, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diberikan kewenangan pemerintah pusat untuk menerapkan Hukum Syariah atau Peraturan Daerah (Perda) Syariah....Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >