Jakarta – Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) menyelenggarakan Seminar Nasional bertema transformasi sistem kesehatan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Acara ini dihadiri oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Widodo, serta para praktisi kesehatan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya (23/02/2025).

Dalam sambutannya, Widodo mewakili Kementerian Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyampaikan apresiasi atas inisiatif MHKI dalam menyelenggarakan seminar ini. Ia menegaskan bahwa peran MHKI sangat penting dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. “Saya meyakini bahwa MHKI akan terus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung upaya transformasi sistem kesehatan yang lebih baik,” ungkapnya.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pengelolaan administrasi hukum yang mendukung implementasi berbagai regulasi, termasuk di bidang kesehatan. Ditjen AHU bertanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum melalui layanan pendaftaran hukum, pengesahan badan hukum, serta pengelolaan sistem informasi hukum yang terintegrasi. Dalam konteks UU No. 17 Tahun 2023, Ditjen AHU turut berperan memastikan regulasi ini dapat diterapkan secara konsisten dan mendukung transformasi sistem kesehatan secara nasional.

Seminar ini juga menyoroti kontribusi UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pelayanan kesehatan, seperti ketimpangan distribusi tenaga medis, dominasi pendekatan kuratif, dan kesiapan menghadapi krisis kesehatan. Widodo menekankan bahwa transformasi ini tidak hanya mengutamakan pengobatan, tetapi juga memperkuat aspek promotif dan preventif, yang menjadi kunci peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Transformasi digital di bidang kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam seminar ini. Aplikasi SATUSEHAT, yang menggantikan PeduliLindungi, menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan kesehatan. Langkah ini didukung oleh regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi, yang memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi informasi kesehatan masyarakat.

Mengakhiri pidatonya, Widodo menegaskan komitmen bersama Ditjen AHU untuk membawa perubahan nyata dalam layanan kesehatan Indonesia. “Dengan regulasi yang kuat, kerja sama semua pihak, serta dukungan sistem hukum yang efektif, saya percaya kita bisa mewujudkan sistem kesehatan yang adil, berkualitas, dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.