Hasil Pencarian kata "jenderal administrasi hukum"

Ditemukan 1461 tulisan terkait dengan kata yang anda cari

Menuju Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Bogor, 30 Oktober 2012 - Keterbukaan Informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Di era keterbukaan informasi publik sebagaimana yang di amanatkan Undang-Undang Nomor 14......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Uji Publik Tim Perubahan Naskah Akademis RUU Daktiloskopi

Jakarta, 22 Oktober 2012 – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Daktiloskopi mengadakan Kegiatan Uji Publik Tim Perubahan Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Daktiloskopi di Ruang Kunthi 203 Lantai 2 Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Rapat Kerja Balai Harta Peninggalan Se-Indonesia

Palembang, 16 Oktober 2012 - Dengan mengusung tema "Restrukturisasi dan Revitalisasi  Balai Harta Peninggalan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Hukum di Bidang Harta Peninggalan", Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Sub Direktorat Harta Peninggalan melaksanakan Rapat Kerja Balai Harta Peninggalan (BHP) Se-......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Diskusi Bulanan Wamenkumham: Grasi Bagi Narapidana Narkoba

Jakarta, 18 Oktober 2012 - Bertempat di Ruang Rapat Mudjono lantai 8 Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Prof DR Denny Indrayana, SH, LLM, PhD mengadakan konferensi pers dalam tajuk diskusi......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Aspek dan Prinsip Hukum Internasional Terkait Pencemaran Laut yang Bersifat Transnasional

Jakarta, 18 September 2012 – Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat melalui Subdirektorat Hukum Laut, Udara dan Lingkungan menyelenggarakan Case Work Meeting/ Focus Group Discussion (FGD) dengan topik "Aspek dan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Terkait Pencemaran Laut yang Bersifat Transnasional." Kegiatan dilaksanakan di......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


PENGUATAN KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK MASIH PENTING

Sejak era reformasi ada kecenderungan menurunnya jumlah minat warga negara untuk membentuk partai politik walaupun begitu penguatan kelembagaan Partai Politik penting untuk membentuk suatu sistem kepartaian yang demokratis sebagaimana fungsi dan tujuan partai politik pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


FGD Pencemaran Tumpahan Minyak di Laut

Jakarta, 13 September 2012 – Dalam rangka pelaksanaan program kerja Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan Case Work Meeting/ Focus Group Discussion (FGD) dengan topik "Mekanisme Penyelesaian Hukum dan......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Seminar Perlindungan Jaminan Fidusia

Jakarta, 17 September 2012 – Seiring dengan semakin menjamurnya permintaan kredit dari masyarakat dalam proses jual beli barang, maka transaksi dengan pengalihan hak kepemilikan (jaminan) yang mengharuskan fidusia tersebut didaftarkan semakin meningkat. Berdasarkan data yang ada, jaminan fidusia yang didaftarkan atau......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Lokakarya Kerjasama Internasional & MLA ASEAN

Jogjakarta, 10 September 2012 – Upaya untuk mendukung peningkatan kapasitas central authority telah terlihat pada penyelenggaraan International Workshop on International Cooperation and Mutual Legal Assistance yang diselenggarakan di Hotel Sheraton Jogjakarta. Acara workshop diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan merupakan bagian dari......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Bimtek Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Materi Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diselenggarakan oleh Subdit Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Pidana......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >