Hasil Pencarian kata "direktorat jenderal administrasi"

Ditemukan 1160 tulisan terkait dengan kata yang anda cari

RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Bogor 28 Mei 2012, Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Dr. Freddy Harris, ACCS memimpin Rakernis yang diselenggarakan oleh Bagian Perencanaan dan Pelaporan, rapat tersebut dihadiri oleh Pejabat eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam kegiatan......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Rapat Perencanaan Kegiatan Diklat Teknis

Jakarta, 29 Mei 2012 - Rapat mengenai perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berlangsung di Ruang Oemar Senoadji, lantai 8 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Menindaklanjuti rapat koordinasi pada hari Senin, 28 Mei 2012......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Kunjungan DPRD Kabupaten Lampung Tengah

Sub Direktrorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang diwakili Kepala Seksi Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemutasian PPNS, Nurjaman, SH., M.Si, dan Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi PPNS, Topan Sopuan, S. Sos., SH., MH menerima......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Kinerja Sub Direktorat PPNS

Direktorat Pidana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Hukum Pidana sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sebagai salah satu Sub Direktorat  yang berada dibawah Direktorat......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Direktorat Pidana Terima Pansus Ranperda PPNS DPRD Kota Tanjung Pinang

Jakarta - Direktorat Pidana di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, khususnya Sub Direktorat PPNS mendapat kunjungan dari Pansus Ranperda PPNS DPRD Kota Tanjung Pinang. Acara berlangsung di ruang Rapat Direktorat Pidana lantai 7. Bertindak sebagai moderator Kepala Seksi Bimbingan dan......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


FGD Hukum Udara Nasional

Jakarta, 7 Mei 2012 - Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat melalui Sub Direktorat Hukum Laut, Udara dan Lingkungan mengadakan kegiatan Case Work Meeting/ Focus Group Discussion (FGD) dan Koordinasi Antar Instansi Materi Hukum Laut, Udara dan Lingkungan. Kegiatan berlangsung......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Program Kerja Subdirektorat Pendaftaran Fidusia

Sejak diberlakukannya Keputusan Menteri  Kehakiman dan HAM RI  Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI Juncto Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Eksistensi Subdirektorat PHPG

Direktorat Pidana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Hukum Pidana sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sebagai salah satu Subdirektorat yang berada dibawah naungan Direktorat Pidana,......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Seputar Sub Direktorat Pewarganegaraan

Direktorat Tata Negara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Adminiatrasi Hukum Umum di bidang Tata Negara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Admnistrasi Hukum Umum. Adapun tugas tersebut melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


KTP PPNS

Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan PPNS dan menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan rancangan kebijakan teknis, pengangkatan, pemutasian,pemberhentian penyidik pegawai negeri sipil; 2. Penyiapan rancangan kebijakan teknis, bimbingan, pemantauan dan evaluasi penyidik pegawai negeri sipil serta pengelolaan arsip......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >