Pasal 16 Ayat (1) huruf i dan j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik mengatur mengenai kewajiban Notaris untuk membuat Daftar Akta dan Daftar Nihil yang berkenaan dengan wasiat serta wajib melaporkannya ke Daftar Pusat Wasiat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Apabila ada akta wasiat yang belum atau lupa dilaporkan dalam jangka waktu yang ditentukan di atas maka akta wasiat tidak bisa dilaporkan dan resiko yang timbul di kemudian hari merupakan tanggung jawab Notaris tersebut.

Untuk status notaris yang terkendala seperti ini merupakan yang berstatus notaris belum aktif. Maksudnya "Notaris belum aktif" ialah notaris yang belum melakukan sumpah jabatan notaris di kantor wilayah notaris setempat.

Pembelian voucher bisa melalui akun notaris atau umum, pilih menu SIMPADHU - HARTA PENINGGALAN - PEMBERIAN SURAT KETERANGAN WASIAT, dengan PNBP sebesar Rp500.000,-

Syarat-syarat mengajukan Surat Keterangan Wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik adalah sebagai berikut :

1. Surat permohonan;

2. Asli atau fotokopi sesuai dengan asli dari kutipan akta kematian yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atau surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh pejabat setingkat kepala desa/lurah/camat, atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya;

3. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya;

4. Asli atau fotokopi sesuai dengan asli surat penetapan Pengadilan Negeri tentang ganti nama atau surat pernyataan ganti nama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang (dalam hal orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya memiliki dokumen tentang ganti nama).

Meminta surat permohonan, bukti pembayaran, dan email yang terdaftar/ didaftarkan kemudian dieskalasi melalui tiket.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Up. Direktorat Perdata, c.q. Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940

Mengajukan surat permohonan peninjauan kembali dengan melampirkan :

1. Fotokopi Surat Keterangan Wasiat (legalisir);
2. Fotokopi akta wasiat (legalisir);
3. Bukti pengiriman pelaporan wasiat dan laporan bulanan wasiat (legalisir).

Mengajukan surat permohonan perbaikan data dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Wasiat yang dilegalisir (wajib);
2. Fotokopi halaman pertama isi akta wasiat yang dilegalisir (wajib);
3. Bukti pengiriman pelaporan wasiat dan/atau laporan bulanan wasiat yang dilegalisir. Serta dokumen pendukung lain sesuai dengan data yang akan diubah/diperbaiki, seperti legalisir fotokopi KTP dan akte kelahiran (apabila identitas pemberi wasiat dan data kelahiran yang akan diubah); legalisir fotokopi akte kematian (apabila data kematian yang akan diubah).

PNBP sebesar Rp. 100.000/akta, Jika NIHIL Rp. 0

PNBP sebesar Rp. 500.000/permohonan.

Silahkan menghubungi call center BNI.

Saat ini masih dilakukan secara manual, namun untuk kedepannya aplikasi permohonan data wasiat akan dilakukan dengan menggunakan kode transaksi sesuai dengan permohonan.

Voucher senilai 250 ribu sudah tidak digunakan lagi namun masih terdata pada aplikasi.

Semua pelaporan daftar akta berkenaan dengan wasiat yang pernah dilaporkan oleh Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat, historinya akan tetap tersimpan pada basis data Daftar Pusat walaupun akta wasiat tersebut sudah dibatalkan.

Pasal 16 Ayat (1) huruf i dan j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik mengatur mengenai kewajiban Notaris untuk membuat Daftar Akta dan Daftar Nihil yang berkenaan dengan wasiat serta wajib melaporkannya ke Daftar Pusat Wasiat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Apabila ada akta wasiat yang belum atau lupa dilaporkan dalam jangka waktu yang ditentukan di atas maka akta wasiat tidak bisa dilaporkan dan resiko yang timbul di kemudian hari merupakan tanggung jawab Notaris tersebut.

Untuk status notaris yang terkendala seperti ini merupakan yang berstatus notaris belum aktif. Maksudnya "Notaris belum aktif" ialah notaris yang belum melakukan sumpah jabatan notaris di kantor wilayah notaris setempat.

Pembelian voucher bisa melalui akun notaris atau umum, pilih menu SIMPADHU - HARTA PENINGGALAN - PEMBERIAN SURAT KETERANGAN WASIAT, dengan PNBP sebesar Rp500.000,-

Syarat-syarat mengajukan Surat Keterangan Wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik adalah sebagai berikut :

1. Surat permohonan;

2. Asli atau fotokopi sesuai dengan asli dari kutipan akta kematian yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atau surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh pejabat setingkat kepala desa/lurah/camat, atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya;

3. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya;

4. Asli atau fotokopi sesuai dengan asli surat penetapan Pengadilan Negeri tentang ganti nama atau surat pernyataan ganti nama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang (dalam hal orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya memiliki dokumen tentang ganti nama).

Meminta surat permohonan, bukti pembayaran, dan email yang terdaftar/ didaftarkan kemudian dieskalasi melalui tiket.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Up. Direktorat Perdata, c.q. Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940

Mengajukan surat permohonan peninjauan kembali dengan melampirkan :

1. Fotokopi Surat Keterangan Wasiat (legalisir);
2. Fotokopi akta wasiat (legalisir);
3. Bukti pengiriman pelaporan wasiat dan laporan bulanan wasiat (legalisir).

Mengajukan surat permohonan perbaikan data dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Wasiat yang dilegalisir (wajib);
2. Fotokopi halaman pertama isi akta wasiat yang dilegalisir (wajib);
3. Bukti pengiriman pelaporan wasiat dan/atau laporan bulanan wasiat yang dilegalisir. Serta dokumen pendukung lain sesuai dengan data yang akan diubah/diperbaiki, seperti legalisir fotokopi KTP dan akte kelahiran (apabila identitas pemberi wasiat dan data kelahiran yang akan diubah); legalisir fotokopi akte kematian (apabila data kematian yang akan diubah).

PNBP sebesar Rp. 100.000/akta, Jika NIHIL Rp. 0

PNBP sebesar Rp. 500.000/permohonan.

Silahkan menghubungi call center BNI.

Saat ini masih dilakukan secara manual, namun untuk kedepannya aplikasi permohonan data wasiat akan dilakukan dengan menggunakan kode transaksi sesuai dengan permohonan.

Voucher senilai 250 ribu sudah tidak digunakan lagi namun masih terdata pada aplikasi.

Semua pelaporan daftar akta berkenaan dengan wasiat yang pernah dilaporkan oleh Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat, historinya akan tetap tersimpan pada basis data Daftar Pusat walaupun akta wasiat tersebut sudah dibatalkan.