Jakarta, 28 Mei 2015 - Dalam launching SIMPDAHU dan penyerahan LHP BPK pada Kementerian Hukum dan HAM bertempat di Graha Pengayoman, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, ME. dalam sambutannya menyampaikan bahwa, kemajuan sebuah bangsa selain ditentukan faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia, juga sangat ditentukan oleh faktor birokrasi. Birokrasi yang profesional, melayani dan penuh inovasi yang baik dalam pelayanan publik sangat diharapkan kehadirannya oleh masyarakat. Maka Aparatur Sipil Negara selaku penggerak utama birokrasi harus cepat tanggap memahami visi dan misi serta arah kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
Karena 9 agenda prioritas yang dikenal dengan “NAWA CITA”, yang salah satunya adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kondisi dan perubahan cepat untuk peningkatan kualitas pelayanan publik perlu disikapi melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan guna mewujudkan tujuan nasional sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.
Pembenahan berbagai pelayanan publik, terutama dalam pelayanan perijinan dan pelayanan dasar, akan terwujud manakala jiwa melayani tertanam dalam setiap penyelenggara negara pelayanan publik. Oleh karena itu, revolusi mental menjadi prasyarat utama dan menjadi basis bagi penyelenggara pelayanan publik memiliki jiwa melayani.
Ada 3 hal dalam revolusi mental yaitu: Merubah mindset; Melaksanakan pemerintahan dengan efisien dan efektif; Merubah culture set. Bagi penyelenggara pelayanan publik bukan saatnya lagi bermental feudal dan berorientasi pada kekuasaan. “Kita harus sudah dapat merubah diri meninggalkan mentalitas priyayi atau penguasa. Jadilah birokrat yang melayani dengan hati, dengan hati-hati, serta tidak sesuka hati, harus menjadi motto dalam segenap aparatur kita”. seru Yuddy.
Sebagai Menteri PANRB, saya menaruh perhatian yang sangat besar pada kemampuan inovasi birokrasi. Oleh sebab itu dalam berbagai kebijakan maupun kesempatan yang ada, saya secara konsisten selalu mendorong kepada seluruh ASN agar melakukan terobosan, melahirkan ide-ide kreatif, berpikir di luar kebiasaan, dan senantiasa bekerja dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tidak sektoral sehingga mampu memberi kontribusi yang signifikan dalam perbaikan efisiensi dan efektivitas birokrasi kita, yang dapat menjadi pemicu (driver) bagi pertumbuhan ekonomi yang akhirnya memberi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan.
Pengembangan inovasi pelayan publik diharapkan akan terjadi multiplier effect yang akan mendorong percepatan peningkatan pelayanan publik dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan program yang telah diluncurkan Kementerian PANRB yaitu gerakan “Satu Instansi, Satu Inovasi” (One Agency, One Innovation) yang berarti setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menciptakan minimal satu inovasi layanan publik setiap tahunnya, yang dimulai pada tahun 2014.
Untuk mendorong munculnya inovasi pelayanan publik tersebut, sejak Tahun 2014 Kementerian PANRB telah menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, dengan keterangan sebagai berikut:
“Berbagai upaya peningkatan pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM telah menunjukkan hasil siginifikan terhadap peningkatan pelayanan kepada Notaris dan pelaku usaha, serta menghasilkan pegawai yang profesional dan akuntabel” jelas Yuddy.
Disamping pelaksanaan Kompetisi Inovasi, Kementerian PANRB juga mengirimkan inovator untuk mengikuti United Nations Public Service Awards (UNPSA) di tingkat PBB. TOP 40 dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015 akan diikutkan pula pada UNPSA 2016, hal ini berarti “Pengesahan Badan Hukum Versi AHU Online, Kementerian Hukum dan HAM” harus siap untuk bersaing di tingkat internasional, harap Menteri PAN menutup sambutannya. (noe)