JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasona H. Laoly meminta kepada seluruh jajaran kantor wilayah (kanwil) di bawah jajarannya bisa memberikan pelayanan masyarakat yang baik di daerah-daerah.
Menurut dia, kinerja kanwil Kemenkum HAM saat ini sudah sangat baik, namun perlu ditingkatkan lagi dengan melakukan integrasi dengan lembaga-lembaga terkait demi memberikan pelayanan satu pintu. Langkah ini, kata dia, demi terciptanya pelayanan kanwil Kemenkum HAM yang lebih baik lagi.
“Kita semua tahu bahwa kanwil sebagai kepanjangan dari Kemenkum HAM di daerah yang mempunyai kualitas dan peran strategis bagi pelayanan secara langsung pada masyarakat,” kata Yasona, Senin (17/7/2017).
Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat jadi lebih baik, Yasona juga berharap pelayanan terhadap warga negara asing (WNA) lebih ditingkatkan lagi tidak hanya di kanwil namun juga tingkat pusat. Peningkatan layanan kepada WNA ini demi naiknya investor yang masuk ke Indonesia sehingga akan tercipta peningkataan ekonomi di masyarakat.
Terkait masalah over kapasitas di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas), Yasona menegaskan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) untuk lebih memperhatikan hal ini. Dia menyebut permasalahan-permasalahan lapas dan rutan tidak hanya over kapasitas namun peredaran narkoba yang tinggi.
“Kita harus segera menyelesaikan masalah-masalah yang timbul (rutan dan lapas). Kenapa ini selalu terulang – ulang dan terus terulang temuan – temuan yang sama,” ungkapnya.
Lebih jauh, Yasona juga menyampaikan ucapan berterima kasih kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemenkum HAM yang telah bekerja keras hingga kemenkumHAM kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Walaupun Realisasi anggaran Kemenkum HAM pada tahun 2017 berada diperingkat ke 14 sekitar 44 persen dari 15 kementerian dan lembaga. Hal tersebut disampaikan yassona dalam acara Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Pada semester I tahun 2017 diKantor Kemenkum HAM Jl. Hr. Rasuna Said Kuningan - Jakarta Selatan.