Badan Hukum, Notariat, Wasiat & Fidusia

Penyelesaian Permohonan Pengangkatan PPNS

Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan RI

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Hukum Internasional

Berita Terbaru

Semarak Hari HAM se Dunia ke- 71 Ditjen AHU Kenalkan layanan AHU Online kemasyarakat Bandung

BANDUNG - Banyak cara ditempuh oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ( Ditjen AHU) untuk... Selanjutnya

PPNS Harus Tegas Dalam Penegakan Hukum Pada Era Revolusi Serba Digital.

Bogor - Mengemban tugas sebagai Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) tentu tidak mudah perlu adanya... Selanjutnya

Corporate University Kemenkumham; Kembangkan SDM yang Unggul

Corporate University Kemenkumham; Kembangkan SDM yang Unggul JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum... Selanjutnya

Siapkan Langkah Strategis; Kemenkumham Gelar Rapat Kerja Bersama Anggota Komisi III DPR RI.

Jakarta –Salah salah satu wujud kinerja pemerintah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaksanakan... Selanjutnya

Yasonna Mengajak Seluruh Investor Sektor Pertambangan untuk Taat Hukum

Yasonna Mengajak Seluruh Investor Sektor Pertambangan untuk Taat Hukum BALIKPAPAN - Menteri Hukum dan Hak Asasi... Selanjutnya

Produk Hukum AHU
  • Pelayanan Fidusia

    Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya.

    Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan privilege kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

    Ditjen AHU memberikan pelayanan-pelayanan terkait dengan Fidusia. Diantaranya:

    • Pelayanan Pendaftaran Fidusia
    • Pelayanan Perubahan Fidusia
    • Pelayanan Roya Fidusia

  • Pelayanan Notariat

    Menurut pengertian undang undang no 30 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini."

    Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.Yang mengkhendaki profesi notaris di Indonesia adalah pasal 1868 Kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi: 

    "Suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya."

    Pelayanan Notariat diantaranya :

    1. Pelayanan Pendaftaran Calon Notaris
    2. Pelayanan Perubahan Data Notaris
    3. Pelayanan Perpindahan Wilayah Kedudukan Notaris
    4. Pelayanan Pemberhentian Notaris
    5. Pelayanan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
    6. Pelayanan Sertifikat Cuti Notaris

  • Pelayanan Badan Hukum

    Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

    PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).

    Ditjen AHU memberikan pelayanan - pelayanan terkait dengan Badan Hukum seperti :

    1. Pesan Nama Perseroan Terbatas
    2. Pendirian Perseroan Terbatas
    3. Perubahan Perseroan Terbatas
    4. Pendirian Pending Perseroan Terbatas
    5. Perubahan Pending Perseroan Terbatas
    6. Penyesuaian Undang - Undang 2007
    7. Merger 
    8. Akuisis
    9. Pembubaran

  • Pelayanan Kurator

    Dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang Undang ini.

  • Pelayanan Wasiat / Harta Peninggalan

    Balai Harta Peninggalan adalah unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya membidangi perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran surat wasiat, surat keterangan waris, kepailitan, aset bank dalam likuidasi, dan Harta Tidak Terurus.

    Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang diperlukan untuk mengurus harta peninggalan dari seseorang berhubungan dengan perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran waris, surat keterangan waris

    Dalam Ditjen AHU memberikan pelayanan terkait wasiat seperti :

    1. Permohonan Wasiat

  • Pelayanan Penerjemah Sumpah

    Penerjemah Tersumpah (Sworn Translator) adalah seorang penerjemah yang diambil sumpahnya oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dikukuhkan dengan suatu Surat Keputusan untuk diangkat sebagai Penerjemah Tersumpah Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia ataupun sebaliknya.

    Terjemahan Tersumpah digunakan untuk penerjemahan dokumen-dokumen resmi milik lembaga pemerintahan, perusahaan swasta nasional maupun asing serta perorangan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan peradilan, notarial deed, sertifikat kepemilikan, agreement, akte lahir, akte nikah, ijazah dan sebagainya untuk berbagai keperluan. Setiap terjemahan tersumpah akan disertai pernyataan tertulis (affidavit) dari penerjemah tersumpah yang bersangkutan pada dokumen hasil terjemahannya yang menyatakan bahwa hasil terjemahan tersebut adalah akurat dan benar.

  • Pelayanan Legalisasi

    Legalisasi adalah mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.

    Maksud dari legalisasi adalah pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh seorang Pejabat Umum dalam hal ini adalah Notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu. Oleh karena itu, legalisasi harus melalui Kemenhukham yang akan melakukan pencocokan tanda tangan notaris. Pasalnya, setiap notaris yang akan berpraktek harus mengirimkan contoh tanda tangannya ke Kemenhukham (pasal 7 huruf c UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

  • Yayasan

    Pengertian yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan memiliki kekayaan tersendiri dari berbagai macam sumber. Yayasan ini sifatnya tidak memiliki anggota. Menilik dari tujuannya, yayasan tidak mencari profit atau keuntungan. Yayasan selanjutnya memiliki kewenangan untuk mendirikan sebuah atau beberapa buah badan usaha sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh yayasan.

    Yayasan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam berbagai macam bentuk dan tujuan. Yayasan tersebut secara khusus berada pada bidang kerja yang menjadi usahanya. Meskipun non-profit, yayasan dapat memperoleh income dari badan usaha yang didirikan. Income ini bertujuan untuk menghidupi operasional yayasan dan badan usaha yang ada dibawahnya, bukan untuk memperkaya diri si pemilik yayasan. Yayasan akan memiliki banyak keuntungan seiring dengan banyaknya badan usaha yang didirikan. Badan usaha tersebut adalah modal hidup nyata sebuah yayasan.

  • Perkumpulan

    Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (“Perkumpulan”). Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”). Tata cara pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (“Permenkumham No. 6/2014”). Pemohon adalah setiap orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang secara langsung memberikan kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan kepada Sistem Administrasi Badan Hukum (“Pemohon”). Permenkumham No. 6 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 25 Maret 2014 dan berlaku sejak tanggal diundangkan.

  • Pelayanan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri (PPNS)

    Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Untuk lebih memperjelas, kami akan jelaskan contoh tugas dan kewenangan penyidik PPNS pada beberapa instansi/lembaga atau badan pemerintah.

    1. PPNS pada Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan di tingkat Provinsi
    Berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya (“UU LLAJ”) penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan juga dapat dilakukan oleh PPNS tertentu yang diberi kewenangan khusus. Kemudian, siapakah PPNS lalu lintas dan angkutan jalan itu? Hal ini ternyata dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 19 PP No. 80 Tahun 2012 bahwa PPNS lalu lintas dan angkutan jalan merupakan PNS yang berada di bawah Menteri yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan. Kewenangan PNS untuk PPNS dapat diberikan oleh Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    PPNS lalu lintas memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 262 ayat (1) UU LLAJ. Kewenangan PPNS lalu lintas dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap (Pasal 262 ayat [2] UU LLAJ). Pelaksanaan kewenangan PPNS lalu lintas dapat dikatakan bersifat subordinatif dengan penyidik Kepolisian, hal ini terlihat dari ketentuan bahwa apabila PPNS lalu lintas ingin melakukan razia kendaraan maka harus didampingi oleh penyidik Kepolisian (Pasal 266 ayat [4] UU LLAJ) serta dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS lalu lintas wajib berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian (Pasal 263 ayat [2] UU LLAJ).

    2. PPNS pada Kementerian Kehutanan
    Ketentuan hukum mengenai hutan diatur terutama dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 jo. Perpu No. 1 Tahun 2004 (“UU Kehutanan”). Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan tidak hanya dapat ditangani oleh penyidik Kepolisian, tetapi juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik (Pasal 77 ayat [1] UU Kehutanan). Kewenangan PPNS di bidang kehutanan selanjutnya diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU Kehutanan.

    3. PPNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
    Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi”), penyidikan terhadap tindak pidana telekomunikasi, juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Kewenangan PPNS telekomunikasi diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU Telekomunikasi. Pada dasarnya, setiap penyidikan harus mengacu pada ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS dalam bidang apapun harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Untuk mengatur kewenangan PPNS diterbitkanlah Perkapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

    Jadi, PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

  • Pelayanan Hukum Grasi

    Grasi adalah salah satu dari lima hak yang dimiliki kepala negara di bidang yudikatif. Grasi adalah Hak untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan hukuman sama sekali. Sebagai contoh yaitu mereka yang pernah mendapat hukuman mati dikurangi menjadi bebas dari hukuman sama sekali. Di Indonesia, grasi merupakan salah satu hak presiden di bidang yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan.

Perdata

Pelayanan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya.

Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan privilege kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Ditjen AHU memberikan pelayanan-pelayanan terkait dengan Fidusia. Diantaranya:

  • Pelayanan Pendaftaran Fidusia
  • Pelayanan Perubahan Fidusia
  • Pelayanan Roya Fidusia

Pelayanan Notariat

Menurut pengertian undang undang no 30 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini."

Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.Yang mengkhendaki profesi notaris di Indonesia adalah pasal 1868 Kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi: 

"Suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya."

Pelayanan Notariat diantaranya :

  1. Pelayanan Pendaftaran Calon Notaris
  2. Pelayanan Perubahan Data Notaris
  3. Pelayanan Perpindahan Wilayah Kedudukan Notaris
  4. Pelayanan Pemberhentian Notaris
  5. Pelayanan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
  6. Pelayanan Sertifikat Cuti Notaris

Pelayanan Badan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).

Ditjen AHU memberikan pelayanan - pelayanan terkait dengan Badan Hukum seperti :

  1. Pesan Nama Perseroan Terbatas
  2. Pendirian Perseroan Terbatas
  3. Perubahan Perseroan Terbatas
  4. Pendirian Pending Perseroan Terbatas
  5. Perubahan Pending Perseroan Terbatas
  6. Penyesuaian Undang - Undang 2007
  7. Merger 
  8. Akuisis
  9. Pembubaran

Pelayanan Kurator

Dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang Undang ini.

Pelayanan Wasiat / Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan adalah unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya membidangi perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran surat wasiat, surat keterangan waris, kepailitan, aset bank dalam likuidasi, dan Harta Tidak Terurus.

Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang diperlukan untuk mengurus harta peninggalan dari seseorang berhubungan dengan perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran waris, surat keterangan waris

Dalam Ditjen AHU memberikan pelayanan terkait wasiat seperti :

  1. Permohonan Wasiat

Pelayanan Penerjemah Sumpah

Penerjemah Tersumpah (Sworn Translator) adalah seorang penerjemah yang diambil sumpahnya oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dikukuhkan dengan suatu Surat Keputusan untuk diangkat sebagai Penerjemah Tersumpah Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia ataupun sebaliknya.

Terjemahan Tersumpah digunakan untuk penerjemahan dokumen-dokumen resmi milik lembaga pemerintahan, perusahaan swasta nasional maupun asing serta perorangan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan peradilan, notarial deed, sertifikat kepemilikan, agreement, akte lahir, akte nikah, ijazah dan sebagainya untuk berbagai keperluan. Setiap terjemahan tersumpah akan disertai pernyataan tertulis (affidavit) dari penerjemah tersumpah yang bersangkutan pada dokumen hasil terjemahannya yang menyatakan bahwa hasil terjemahan tersebut adalah akurat dan benar.

Pelayanan Legalisasi

Legalisasi adalah mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.

Maksud dari legalisasi adalah pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh seorang Pejabat Umum dalam hal ini adalah Notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu. Oleh karena itu, legalisasi harus melalui Kemenhukham yang akan melakukan pencocokan tanda tangan notaris. Pasalnya, setiap notaris yang akan berpraktek harus mengirimkan contoh tanda tangannya ke Kemenhukham (pasal 7 huruf c UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

Yayasan

Pengertian yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan memiliki kekayaan tersendiri dari berbagai macam sumber. Yayasan ini sifatnya tidak memiliki anggota. Menilik dari tujuannya, yayasan tidak mencari profit atau keuntungan. Yayasan selanjutnya memiliki kewenangan untuk mendirikan sebuah atau beberapa buah badan usaha sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh yayasan.

Yayasan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam berbagai macam bentuk dan tujuan. Yayasan tersebut secara khusus berada pada bidang kerja yang menjadi usahanya. Meskipun non-profit, yayasan dapat memperoleh income dari badan usaha yang didirikan. Income ini bertujuan untuk menghidupi operasional yayasan dan badan usaha yang ada dibawahnya, bukan untuk memperkaya diri si pemilik yayasan. Yayasan akan memiliki banyak keuntungan seiring dengan banyaknya badan usaha yang didirikan. Badan usaha tersebut adalah modal hidup nyata sebuah yayasan.

Perkumpulan

Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (“Perkumpulan”). Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”). Tata cara pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (“Permenkumham No. 6/2014”). Pemohon adalah setiap orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang secara langsung memberikan kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan kepada Sistem Administrasi Badan Hukum (“Pemohon”). Permenkumham No. 6 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 25 Maret 2014 dan berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pidana

Pelayanan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri (PPNS)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Untuk lebih memperjelas, kami akan jelaskan contoh tugas dan kewenangan penyidik PPNS pada beberapa instansi/lembaga atau badan pemerintah.

1. PPNS pada Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan di tingkat Provinsi
Berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya (“UU LLAJ”) penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan juga dapat dilakukan oleh PPNS tertentu yang diberi kewenangan khusus. Kemudian, siapakah PPNS lalu lintas dan angkutan jalan itu? Hal ini ternyata dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 19 PP No. 80 Tahun 2012 bahwa PPNS lalu lintas dan angkutan jalan merupakan PNS yang berada di bawah Menteri yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan. Kewenangan PNS untuk PPNS dapat diberikan oleh Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

PPNS lalu lintas memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 262 ayat (1) UU LLAJ. Kewenangan PPNS lalu lintas dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap (Pasal 262 ayat [2] UU LLAJ). Pelaksanaan kewenangan PPNS lalu lintas dapat dikatakan bersifat subordinatif dengan penyidik Kepolisian, hal ini terlihat dari ketentuan bahwa apabila PPNS lalu lintas ingin melakukan razia kendaraan maka harus didampingi oleh penyidik Kepolisian (Pasal 266 ayat [4] UU LLAJ) serta dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS lalu lintas wajib berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian (Pasal 263 ayat [2] UU LLAJ).

2. PPNS pada Kementerian Kehutanan
Ketentuan hukum mengenai hutan diatur terutama dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 jo. Perpu No. 1 Tahun 2004 (“UU Kehutanan”). Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan tidak hanya dapat ditangani oleh penyidik Kepolisian, tetapi juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik (Pasal 77 ayat [1] UU Kehutanan). Kewenangan PPNS di bidang kehutanan selanjutnya diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU Kehutanan.

3. PPNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi”), penyidikan terhadap tindak pidana telekomunikasi, juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Kewenangan PPNS telekomunikasi diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU Telekomunikasi. Pada dasarnya, setiap penyidikan harus mengacu pada ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS dalam bidang apapun harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Untuk mengatur kewenangan PPNS diterbitkanlah Perkapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Jadi, PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

Pelayanan Hukum Grasi

Grasi adalah salah satu dari lima hak yang dimiliki kepala negara di bidang yudikatif. Grasi adalah Hak untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan hukuman sama sekali. Sebagai contoh yaitu mereka yang pernah mendapat hukuman mati dikurangi menjadi bebas dari hukuman sama sekali. Di Indonesia, grasi merupakan salah satu hak presiden di bidang yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan.

Tata Negara

Daktiloskopi

Otoritas Pusat Hukum Internasional

Aplikasi AHU
Video Tutorial
FAQ

PENGUMUMAN KEWARGANEGARAAN



TAMBAHAN PENGUMUMAN PENDAFTARAN PENGANGKATAN DAN PERPINDAHAN NOTARIS TAHUN 2019

Diberitahukan kepada Pemohon Pengangkatan dan Perpindahan Notaris yang melakukan pendaftaran secara online, mulai dari tanggal 25 November sampai dengan tanggal 08 Desember 2019, bahwa :

 

1.    Tanggal pengiriman berkas yang semula dimulai sejak tanggal 09 Desember sampai dengan tanggal 28 Desember, dirubah menjadi sejak dilakukannya pendaftaran sampai dengan tanggal 28 Desember 2019. Dikarenakan tanggal 28 Desember adalah hari sabtu dan Gedung Cik’s tidak menerima berkas dihari libur, maka berkas terakhir diterima di hari senin pada tanggal 30 Desember 2019.

2.    Tanggal pemeriksaan dokumen fisik yang semula dimulai tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan  18 Januari 2020, dirubah menjadi sejak berkas diterima Subdit Notariat sampai dengan tanggal 18 Januari 2020.

3.    Tanggal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengangkatan atau perpindahan Notaris dimulai sejak pemohon menerima konfirmasi lolos verifikasi melalui email atau akun pemohon pada saat pendftaran, sampai dengan batas akhir pembayaran adalah tanggal 25 Januari 2020.

 

Demikian agar menjadi perhatian.

 

 

 

Jakarta, 26 November 2019

 

TTD

 

Panitia Pengangkatan dan Perpindahan Notaris


-PENGUMUMAN PEMBUKAAN PENDAFTARAN PENGANGKATAN DAN PERPINDAHAN JABATAN NOTARIS SECARA ONLINE TAHUN 2019-


 

Diberitahukan bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum  akan membuka pendaftaran pengangkatan dan perpindahan jabatan Notaris sesuai amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dengan ketentuan sebagai berikut :

A.        TAHAPAN KEGIATAN ADMINISTRASI

Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian waktu yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 40 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, sebagai berikut :

 

No.

Tanggal

Kegiatan

1.

Tanggal mulai dan batas akhir pengangkatan.

25 November s.d. 08 Desember 2019

Melakukan pendaftaran pengangkatan dan perpindahan jabatan Notaris dengan mengisi Format Isian pada laman ahu.go.id.

 

1.    Permohonan Pengangkatan

-        Sebelum mengajukan permohonan, calon Notaris wajib melakukan pembayaran biaya akses melalui SIMPADU.

-        Pendaftaran pengangkatan dilakukan dengan menggunakan user dan password pada saat melakukan pendaftaran PPKJN.

-        Setelah melakukan pembayaran biaya akses, login dengan menggunakan user dan password PPKJN, serta mengisi Format Isian.

-        Bahwa peserta 10 (sepuluh) terbaik PPKJN dan daftar tunggu (permohonan pengangkatan tahun 2016-2017) wajib mengikuti mekanisme/prosedur pendaftaran berdasarkan tata cara yang diatur dalam Permenkumham No. 19 Tahun 2019.

 

2.    Permohonan Perpindahan

-       Sebelum mengajukan permohonan,  Notaris wajib melakukan pembayaran biaya akses melalui SIMPADU.

-       Pendaftaran perpindahan dilakukan dengan menggunakan user dan password Notaris yang sudah terdaftar pada AHU Online.

-       Setelah melakukan pembayaran biaya akses, login dengan menggunakan user dan password Notaris yang sudah terdaftar pada AHU Online, serta mengisi Format Isian.

2.

Tanggal dan batas akhir penerimaan dokumen fisik.

09 Desember s.d. 28 Desember 2019

Pemohon wajib mengirimkan berkas persyaratan melalui alamat Gedung Cik’s, di Jalan Cikini Raya No 84-86 Menteng, Jakarta Pusat (pengiriman berkas selain pada alamat Gedung Cik’s akan ditolak). Apabila berkas persyaratan diterima lebih dari tanggal 28 Desember 2019, maka permohonan ditolak.

3.

Tanggal dan batas akhir pemeriksaan dokumen fisik.

29 Desember s.d. 18 Januari 2020

Verifikasi berkas pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

4.

Tanggal batas akhir Pembayaran.

 25 Januari 2020

Membayar PNBP dengan tarif sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Apabila pembayaran PNBP tidak dilakukan atau dilakukan diluar tanggal yang telah ditetapkan maka permohonan ditolak.

 

Surat Keputusan Pengangkatan dan Perpindahan Jabatan Notaris dapat diunduh secara online melalui ahu.go.id menggunakan akun pemohon.

 

B.        PERMOHONAN ADA FORMASI

Jika formasi jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tersedia, pemohon dapat melakukan pendaftaran dengan mengisi Format Isian secara online dan mengirimkan berkas persyaratan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

 

C.        PERMOHONAN MASUK DAFTAR TUNGGU

Jika formasi jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tidak tersedia, pemohon dapat masuk pada daftar tunggu dengan mengisi Format Isian secara online tanpa mengirimkan berkas-berkas persyaratan. Ketentuan lebih lanjut terkait daftar tunggu adalah sebagai berikut :

 

1.         Permohonan menggunakan daftar tunggu dibatasi paling banyak 5 (lima) pemohon untuk tiap-tiap kabupaten/kota;

2.         Pemohon yang masuk dalam daftar tunggu dapat melakukan pembatalan secara elektronik dengan melampirkan surat pernyataan  bahwa permohonan tersebut benar dibatalkan atas kehendak pemohon;

3.         Pemohon yang telah melakukan pembatalan dapat mengajukan kembali permohonan pada kabupaten/kota yang masih tersedia formasinya.

4.         Pengangkatan pemohon yang masuk dalam daftar tunggu akan dilakukan pada termin pengangkatan selanjutnya jika terdapat formasi jabatan Notaris pada kabupaten/kota yang dimohonkan tersebut.

 

 

 

D.        LAIN-LAIN

1.         Peserta yang sudah mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan atau Perpindahan Jabatan Notaris namun tidak melakukan sumpah lebih dari 60 (enam puluh) hari tanpa alasan yang sah, akan dibatalkan pengangkatan atau perpindahannya dengan Surat Keputusan Pembatalan Pengangkatan atau Perpindahan Jabatan Notaris.

2.         Peserta yang Surat Pengangkatan atau Perpindahannya dibatalkan dapat mengajukan permohonan kembali 1 (satu) tahun setelah Surat Keputusan Pembatalan Pengangkatan atau Perpindahan Jabatan Notaris dikeluarkan.

 

Demikian agar menjadi perhatian.

Jakarta,     November 2019

TTD

 

DIREKTUR PERDATA

 

 

 


PENGUMUMAN PENDAFTARAN PENGANGKATAN DAN PERPINDAHAN JABATAN NOTARIS SECARA ONLINE TAHUN 2019

Sehubungan dengan telah diadakannya Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris terhadap calon Notaris pada tanggal 28 Oktober s.d. 01 November 2019 sebagai sebagai salah satu syarat pengangkatan Notaris berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bermaksud membuka pendaftaran pengangkatan dan perpindahan jabatan Notaris sebagaimana amanat Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan ketentuan sebagai berikut :

A.        WAKTU PELAKSANAAN

Pendaftaran pengangkatan dan perpindahan Notaris akan dilakukan secara serentak pada tanggal 25 November s.d. 08 Desember 2019 dengan mengisi Format Isian di laman ahu.go.id  berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 40 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris).

 

B.        SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN JABATAN NOTARIS

Calon Notaris harus memenuhi persyaratan pengangkatan sebagaimana Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, sebagai berikut :

 

a.     Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan pada ayat (1), sebagai berikut:

 

1.      warga negara Indonesia;

2.      bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

3.      berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

4.      sehat jasmani dan rohani;

5.      berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

6.      telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

7.      tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan

8.      tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

b.     Dokumen pendukung yang harus dipenuhi sebagaimana  Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, adalah sebagai berikut :

 

1.      fotokopi kartu tanda penduduk;

2.      fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi;

3.      asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;

4.      asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;

5.      fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;

6.      asli surat keterangan magang di kantor Notaris yang diketahui oleh Organisasi  Notaris atau  keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris yang telah mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;

7.      surat pernyataan tidak berstatus  sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan

8.      asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.

 

c.      Selain kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Notaris harus melampirkan dokumen sebagaimana ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris:

1.      fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

2.      fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh Organisasi Notaris;

3.      asli surat penyataan kesediaan sebagai pemegang protokol; dan

4.      fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi.

 

C.        SYARAT-SYARAT PERPINDAHAN NOTARIS

Dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, permohonan pindah wilayah jabatan Notaris diajukan dengan syarat telah melaksanakan tugas jabatan pada kabupaten/kota ditempat kedudukan Notaris selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.

Permohonan pindah wilayah jabatan Notaris juga harus memperhatikan kategori daerah sebagaimana Pasal 8 Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

Dokumen Pendukung yang harus dipersiapkan berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris meliputi :

a.     fotokopi Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris yang telah dilegalisasi;

b.     fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang dilegalisasi;

c.      asli surat keterangan dari MPD, MPW dan MPP tentang konduite Notaris;

d.     asli surat keterangan dari MPD, MPW atau MPP tentang cuti Notaris;

e.     fotokopi sertifikat cuti;

f.       asli surat rekomendasi dari pengurus daerah, pengurus wilayah dan pengurus pusat Organisasi Notaris;

g.     asli surat keterangan dari MPD, yang menyatakan bahwa Notaris yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan Notaris; dan

h.     asli surat penunjukan dari MPD kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol dari Notaris yang akan pindah.

 

D.        LAIN-LAIN

Ketentuan terkait dengan tata cara pendaftaran pengangkatan dan perpindahan Notaris secara lebih lanjut akan diumumkan kemudian pada laman ahu.go.id .

 

Demikian agar menjadi perhatian.

 

Jakarta,     November 2019

 

TTD

 

DIREKTUR PERDATA

 

 

 


PENGUMUMAN TENTANG TAMBAHAN PENDAFTARAN PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS JABATAN NOTARIS GELOMBANG KE-2 TAHUN 2019 TERHADAP CALON NOTARIS

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pendaftaran Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Gelombang Ke-2 Tahun 2019 pada tanggal 15 November 2019 dengan kuota peserta 500 (lima ratus) peserta, kami sampaikan sebagai berikut:

1.    Setelah melalui tahap verifikasi, jumlah peserta yang lolos tahap verifikasi tidak memenuhi kuota 500 (lima ratus) peserta sehingga masih terdapat kuota pelatihan yang harus dipenuhi.

2.    Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan membuka kembali pendaftaran Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Gelombang Ke-2 Tahun 2019 pada tanggal 22 November 2019 pukul 06.00 WIB, dengan tata cara dan ketentuan yang sama dengan Pendaftaran Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Gelombang Ke-2 Tahun 2019 pada tanggal 15 November 2019.

 

Demikian agar menjadi perhatian

 

 

 

Jakarta,     November 2019

TTD

DIREKTUR PERDATA


-PENGUMUMAN KENOTARIATAN-

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN

PENINGKATAN KUALITAS JABATAN NOTARIS

GELOMBANG KE-2 TAHUN 2019

 

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi atas permohonan pendaftaran peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Gelombang Ke-2 Tahun 2019 tanggal 15 November 2019 Pukul 06.00 WIB melalui http://ppkjn.ahu.go.id, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

A.        PENGUMUMAAN PESERTA

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menginformasikan peserta yang dinyatakan lulus verifikasi melalui masing-masing email peserta.

 

Untuk cetak kartu peserta, peserta wajib mengikuti paduan pada email peserta atau melalui http://ppkjn.ahu.go.id dengan menggunakan akun dan password pada saat melakukan pendaftaran.

 

B.        PELAKSANAAN PELATIHAN

Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan kualitas Jabatan Notaris Gelombang Ke-2 Tahun 2019 dilaksanakan pada:

Hari                   : Senin-Jum’at

Tanggal      : 25-29 November 2019 (didahului dengan registrasi peserta tanggal 24 November 2019 pukul 16.30-19.30 WIB)

Tempat       : Atria Hotel - Gading Serpong Jl. Boulevard Gading Serpong, CBD Gading Serpong Lot #2, Tangerang Banten.

Adapun muatan materi Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Tahun 2019 Gelombang Ke-2 Tahun 2019 terdiri dari :

  1. Administrasi Notariat
  2. Pembinaan dan Pengawasan Notaris dan Materi terkait PMPJ
  3. Badan Hukum Sosial : Yayasan, Perkumpulan dan Penerapan BO
  4. CV, PT, Firma, Koperasi dan Penerapan BO
  5. Wasiat
  6. Jaminan Fidusia
  7. Tata Cara Pendaftaran GRIPS dan Pelaporannya
  8. Kebijakan dan penerapan OSS
  9. Aplikasi penggunaan layanan AHU Online
  10. Teknik dalam pembuatan akta

 

 

C.        TATA TERTIB PESERTA PELATIHAN

Peserta pelatihan wajib mengikuti tata tertib pelaksanaan pelatihan yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1.    Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian pelatihan;

2.    Peserta wajib melakukan registrasi daftar hadir sebelum pelatihan dimulai pada setiap sesi materi pelatihan;

3.    Peserta yang tidak mengikuti pelatihan (tanpa alasan), dinyatakan gugur sebagai peserta;

4.    Peserta wajib mengetahui informasi tentang pelatihan yang disampaikan melalui email pribadi maupun informasi pada laman http://ppkjn.ahu.go.id ;

5.    Peserta wajib membawa dan menggunakan laptop dan modem sendiri;

6.    Peserta wajib membawa kartu peserta pelatihan;

7.    Peserta wajib membawa KTP atau kartu tanda pengenal/identitas lainnya;

8.    Bagi peserta pria menggunakan pakaian kemeja putih dan celana panjang berwarna hitam (bukan bahan jeans) dan tidak diperkenankan menggunakan sandal;

9.    Bagi peserta wanita menggunakan kemeja putih dan rok/celana panjang berwarna hitam dan tidak diperkenankan menggunakan sandal;

10. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum pelatihan dimulai;

11. Peserta tidak diperkenankan menggunakan handphone selama kegiatan berlangsung;

12. Peserta yang mengikuti seluruh rangkaian pelatihan akan mendapatkan sertifikat mengikuti pelatihan yang dapat diunduh langsung di akun peserta.

D.        LAIN-LAIN

1.     Bagi peserta yang mempunyai riwayat gangguan kesehatan wajib membawa obat-obatan pribadi;

2.     Pembagian jadwal dan ruang peserta akan diumumkan lebih lanjut;

3.     Kegiatan ini tidak dipungut biaya;

4.     Akomodasi dan transportasi ditanggung oleh masing-masing peserta;

5.     Peserta disarankan untuk hadir satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan dan dapat melakukan registrasi awal di Atria Hotel – Gading Serpong (tempat pelaksanaan kegiatan).

 

Demikian untuk menjadi perhatian

 

Jakarta,     November 2019

an. DIREKTUR PERDATA

TTD

PANITIA PPKJN


 

Pengumuman Notariat

  • pengangkatan notaris (1).pdf

  • Alur Pengangkatan dan Perpindahan Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
     
    - Alur Pengangkatan Notaris, klik disini
     
    - Alur Perpindahan Notaris, klik disni
     


    PENGUMUMAN KENOTARIATAN

    PENGUMUMAN

    TENTANG

    PENDAFTARAN PELATIHAN

    PENINGKATAN KUALITAS JABATAN NOTARIS

    GELOMBANG KE-2 TAHUN 2019

    TERHADAP CALON NOTARIS

     

    Diberitahukan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus melampirkan salah satu dokumen pendukung yaitu fotokopi Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

    A.        PESERTA PELATIHAN

     

    Peserta Pelatihan adalah calon Notaris Warga Negara Indonesia yang sudah terdaftar sebagai peserta pelatihan dan peserta berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    B.        SYARAT-SYARAT PELATIHAN

    a.     Syarat Umum :

    1.      Warga Negara Indonesia;

    2.      Berusia 27 tahun sebelum pendaftaran PPKJN;

    3.      Berijazah sarjana hukum dan strata dua (M.Kn/Spn/CN);

    4.      Sudah melaksanakan magang di kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris yang diketahui oleh Organisasi (Pengda);

    5.      Tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana.

     

    b.    Syarat Pendukung :

    1.      Pasfoto;

    2.      Kartu Tanda Penduduk;

    3.      Ijazah sarjana hukum dan Ijazah strata dua (M.Kn/Spn/CN);

    4.      Sertifikat kelulusan kode etik dari Organisasi Notaris;

    5.      Surat keterangan magang 2 (dua) tahun di kantor Notaris dan dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Organisasi Notaris;

    6.      Surat pernyataan bermaterai dari calon Notaris bahwa yang bersangkutan tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana;

    7.      Surat pernyataan bermaterai bahwa semua dokumen yang diunggah adalah benar;

     

    Syarat pendukung tersebut wajib diunggah oleh peserta secara elektronik melalui laman ppkjn.ahu.go.id

    Apabila dokumen persyaratan yang diunggah tidak sesuai yang disyaratkan, maka permohonan DITOLAK/DIGUGURKAN.

    C.        PELAKSANAAN PELATIHAN

    1.     Pendaftaran peserta dibuka pada tanggal 15 November 2019 Pukul 06.00 WIB melalui laman ppkjn.ahu.go.id sampai paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal pembukaan pendaftaran atau sampai kuota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris terpenuhi.

    2.     Kuota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris yang dibuka saat ini adalah 500 peserta.

    3.     Peserta yang lulus verifikasi akan disampaikan melalui email.

    4.     Kartu Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris dicetak oleh peserta melalui laman ppkjn.ahu.go.id dengan masuk ke akun peserta pada saat pendaftaran.

    5.     Waktu dan tempat pelatihan tercantum dalam Kartu Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris.

    6.     Untuk dapat mengikuti pelatihan, peserta wajib membawa Kartu Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris dan KTP atau kartu tanda pengenal/identitas lainnya.

    7.     Pelatihan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan kegiatan sebagai berikut:

    a.      Pembukaan;

    b.      Penyampaian 9 (sembilan) materi;

    c.      Penutupan;

    D.        LAIN-LAIN

    1.     Kesalahan administratif dalam pengisian fomulir pendaftaran menjadi tanggung jawab peserta.

    2.     Apabila pendaftaran dilakukan sebelum Pukul 06.00 WIB pada tanggal 15 November, permohonan akan ditolak.

    3.     Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban, tata tertib, dan jadwal Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris akan diumumkan melalui website AHU Online setelah pengumuman lulus verifikasi disampaikan melalui email.

     

     

     

    Jakarta,     November 2019

    TTD

    DIREKTUR PERDATA


    SURVEI INTEGRIRITAS

    Tata cara Survei Integritas:

    1. QR Code survei integritas yang telah didistribusikan wajib dipasang di ruang kerja yang letaknya strategis (dapat diakses oleh seluruh pegawai).
    2. Pindai QR Code menggunakan telepon seluler (Android ataupun iOS). Untuk telepon seluler yang tidak mendukung untuk memindai QR Code secara langsung dapat mengunduh aplikasi scanner QR Code di playstore, appstore atau sejenisnya.
    3. Setelah memindai QR Code maka akan keluar laman survei dan dapat langsung diisi dan pilihan jawaban yang sesuai dengan pilihan masing-masing.
    4. Terdapat 22 (dua puluh dua) pertanyaan untuk Survei Integritas. Pertanyaan didahului dengan identitas diri. Apabila telah selesai menjawab, selanjutnya tekan tombol “Kirim” hingga muncul keterangan “Sukses”.


    SURVEI KEBUTUHAN KONSUMEN

    Tata cara Survei IKM-IPK:
    1. QR Code survei IKM-IPK yang telah didistribusikan wajib dipasang di ruang ruang layanan dan/atau ruang tunggu yang letaknya strategis (dapat diakses oleh seluruh penerima layanan).
    2. QR Code dapat dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail) kepada penerima layanan yang tidak memerlukan kehadiran fisik di tempat pelayanan (notaris, pemohon hak cipta dan pengguna layanan lainnya).
    3. Pindai QR Code menggunakan telepon seluler (Android ataupun iOS). Untuk telepon seluler yang tidak mendukung untuk memindai QR Code secara langsung dapat mengunduh aplikasi scanner QR Code di playstore, appstore atau sejenisnya.
    4. Setelah memindai QR Code maka akan keluar laman survei dan pilihan jawaban dapat langsung diisi sesuai dengan pilihan masing-masing. Terdapat 15 (lima belas) pertanyaan untuk survei IKM-IPK. Pertanyaan didahului dengan jenis layanan yang diterima. Apabila telah selesai menjawab, selanjutnya tekan tombol “Kirim” hingga muncul keterangan “Sukses”.