Badan Hukum, Notariat, Wasiat & Fidusia

Penyelesaian Permohonan Pengangkatan PPNS

Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan RI

Penyelesaian Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Hukum Internasional

Berita Terbaru

Ditjen AHU Sudah Siap Mendukung OSS

JAKARTA – Dalam rangka rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kemudaha berinvestasi di Indonesia, pemerintah sudah... Selanjutnya

Usai Menang di Arbitrase, Indonesia Berikan Statement Penting Ke ICSID

WASHINGTON, D.C. - Delegasi Pemerintah Republik Indonesia memberikan beberapa poin statement resmi kepada International Centre... Selanjutnya

Ditjen AHU : RUU HPI di Harapkan Rampung Tahun ini

BANDUNG - Dalam perjalanannya, hukum selalu mengalami perubahan mengikuti dinamika masyarakat. Perkembangan globalisasi yang semakin... Selanjutnya

Ditjen AHU Terus Ingatkan Potensi Besar BHP

MEDAN – Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak... Selanjutnya

Tingkatkan Kebutuhan Akutansi Pemerintahan ; Ditjen AHU Gandeng Ikatan Akuntan Indonesia

JAKARTA - Untuk menjawab kebutuhan SDM di pemerintahan yang berkompeten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi... Selanjutnya

Produk Hukum AHU
  • Pelayanan Fidusia

    Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya.

    Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan privilege kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

    Ditjen AHU memberikan pelayanan-pelayanan terkait dengan Fidusia. Diantaranya:

    • Pelayanan Pendaftaran Fidusia
    • Pelayanan Perubahan Fidusia
    • Pelayanan Roya Fidusia

  • Pelayanan Notariat

    Menurut pengertian undang undang no 30 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini."

    Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.Yang mengkhendaki profesi notaris di Indonesia adalah pasal 1868 Kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi: 

    "Suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya."

    Pelayanan Notariat diantaranya :

    1. Pelayanan Pendaftaran Calon Notaris
    2. Pelayanan Perubahan Data Notaris
    3. Pelayanan Perpindahan Wilayah Kedudukan Notaris
    4. Pelayanan Pemberhentian Notaris
    5. Pelayanan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
    6. Pelayanan Sertifikat Cuti Notaris

  • Pelayanan Badan Hukum

    Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

    PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).

    Ditjen AHU memberikan pelayanan - pelayanan terkait dengan Badan Hukum seperti :

    1. Pesan Nama Perseroan Terbatas
    2. Pendirian Perseroan Terbatas
    3. Perubahan Perseroan Terbatas
    4. Pendirian Pending Perseroan Terbatas
    5. Perubahan Pending Perseroan Terbatas
    6. Penyesuaian Undang - Undang 2007
    7. Merger 
    8. Akuisis
    9. Pembubaran

  • Pelayanan Kurator

    Dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang Undang ini.

  • Pelayanan Wasiat / Harta Peninggalan

    Balai Harta Peninggalan adalah unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya membidangi perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran surat wasiat, surat keterangan waris, kepailitan, aset bank dalam likuidasi, dan Harta Tidak Terurus.

    Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang diperlukan untuk mengurus harta peninggalan dari seseorang berhubungan dengan perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran waris, surat keterangan waris

    Dalam Ditjen AHU memberikan pelayanan terkait wasiat seperti :

    1. Permohonan Wasiat

  • Pelayanan Penerjemah Sumpah

    Penerjemah Tersumpah (Sworn Translator) adalah seorang penerjemah yang diambil sumpahnya oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dikukuhkan dengan suatu Surat Keputusan untuk diangkat sebagai Penerjemah Tersumpah Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia ataupun sebaliknya.

    Terjemahan Tersumpah digunakan untuk penerjemahan dokumen-dokumen resmi milik lembaga pemerintahan, perusahaan swasta nasional maupun asing serta perorangan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan peradilan, notarial deed, sertifikat kepemilikan, agreement, akte lahir, akte nikah, ijazah dan sebagainya untuk berbagai keperluan. Setiap terjemahan tersumpah akan disertai pernyataan tertulis (affidavit) dari penerjemah tersumpah yang bersangkutan pada dokumen hasil terjemahannya yang menyatakan bahwa hasil terjemahan tersebut adalah akurat dan benar.

  • Pelayanan Legalisasi

    Legalisasi adalah mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.

    Maksud dari legalisasi adalah pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh seorang Pejabat Umum dalam hal ini adalah Notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu. Oleh karena itu, legalisasi harus melalui Kemenhukham yang akan melakukan pencocokan tanda tangan notaris. Pasalnya, setiap notaris yang akan berpraktek harus mengirimkan contoh tanda tangannya ke Kemenhukham (pasal 7 huruf c UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

  • Yayasan

    Pengertian yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan memiliki kekayaan tersendiri dari berbagai macam sumber. Yayasan ini sifatnya tidak memiliki anggota. Menilik dari tujuannya, yayasan tidak mencari profit atau keuntungan. Yayasan selanjutnya memiliki kewenangan untuk mendirikan sebuah atau beberapa buah badan usaha sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh yayasan.

    Yayasan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam berbagai macam bentuk dan tujuan. Yayasan tersebut secara khusus berada pada bidang kerja yang menjadi usahanya. Meskipun non-profit, yayasan dapat memperoleh income dari badan usaha yang didirikan. Income ini bertujuan untuk menghidupi operasional yayasan dan badan usaha yang ada dibawahnya, bukan untuk memperkaya diri si pemilik yayasan. Yayasan akan memiliki banyak keuntungan seiring dengan banyaknya badan usaha yang didirikan. Badan usaha tersebut adalah modal hidup nyata sebuah yayasan.

  • Perkumpulan

    Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (“Perkumpulan”). Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”). Tata cara pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (“Permenkumham No. 6/2014”). Pemohon adalah setiap orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang secara langsung memberikan kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan kepada Sistem Administrasi Badan Hukum (“Pemohon”). Permenkumham No. 6 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 25 Maret 2014 dan berlaku sejak tanggal diundangkan.

  • Pelayanan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri (PPNS)

    Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Untuk lebih memperjelas, kami akan jelaskan contoh tugas dan kewenangan penyidik PPNS pada beberapa instansi/lembaga atau badan pemerintah.

    1. PPNS pada Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan di tingkat Provinsi
    Berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya (“UU LLAJ”) penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan juga dapat dilakukan oleh PPNS tertentu yang diberi kewenangan khusus. Kemudian, siapakah PPNS lalu lintas dan angkutan jalan itu? Hal ini ternyata dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 19 PP No. 80 Tahun 2012 bahwa PPNS lalu lintas dan angkutan jalan merupakan PNS yang berada di bawah Menteri yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan. Kewenangan PNS untuk PPNS dapat diberikan oleh Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    PPNS lalu lintas memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 262 ayat (1) UU LLAJ. Kewenangan PPNS lalu lintas dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap (Pasal 262 ayat [2] UU LLAJ). Pelaksanaan kewenangan PPNS lalu lintas dapat dikatakan bersifat subordinatif dengan penyidik Kepolisian, hal ini terlihat dari ketentuan bahwa apabila PPNS lalu lintas ingin melakukan razia kendaraan maka harus didampingi oleh penyidik Kepolisian (Pasal 266 ayat [4] UU LLAJ) serta dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS lalu lintas wajib berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian (Pasal 263 ayat [2] UU LLAJ).

    2. PPNS pada Kementerian Kehutanan
    Ketentuan hukum mengenai hutan diatur terutama dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 jo. Perpu No. 1 Tahun 2004 (“UU Kehutanan”). Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan tidak hanya dapat ditangani oleh penyidik Kepolisian, tetapi juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik (Pasal 77 ayat [1] UU Kehutanan). Kewenangan PPNS di bidang kehutanan selanjutnya diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU Kehutanan.

    3. PPNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
    Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi”), penyidikan terhadap tindak pidana telekomunikasi, juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Kewenangan PPNS telekomunikasi diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU Telekomunikasi. Pada dasarnya, setiap penyidikan harus mengacu pada ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS dalam bidang apapun harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Untuk mengatur kewenangan PPNS diterbitkanlah Perkapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

    Jadi, PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

  • Pelayanan Hukum Grasi

    Grasi adalah salah satu dari lima hak yang dimiliki kepala negara di bidang yudikatif. Grasi adalah Hak untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan hukuman sama sekali. Sebagai contoh yaitu mereka yang pernah mendapat hukuman mati dikurangi menjadi bebas dari hukuman sama sekali. Di Indonesia, grasi merupakan salah satu hak presiden di bidang yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan.

Perdata

Pelayanan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya.

Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan privilege kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Ditjen AHU memberikan pelayanan-pelayanan terkait dengan Fidusia. Diantaranya:

  • Pelayanan Pendaftaran Fidusia
  • Pelayanan Perubahan Fidusia
  • Pelayanan Roya Fidusia

Pelayanan Notariat

Menurut pengertian undang undang no 30 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini."

Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.Yang mengkhendaki profesi notaris di Indonesia adalah pasal 1868 Kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi: 

"Suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya."

Pelayanan Notariat diantaranya :

  1. Pelayanan Pendaftaran Calon Notaris
  2. Pelayanan Perubahan Data Notaris
  3. Pelayanan Perpindahan Wilayah Kedudukan Notaris
  4. Pelayanan Pemberhentian Notaris
  5. Pelayanan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
  6. Pelayanan Sertifikat Cuti Notaris

Pelayanan Badan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).

Ditjen AHU memberikan pelayanan - pelayanan terkait dengan Badan Hukum seperti :

  1. Pesan Nama Perseroan Terbatas
  2. Pendirian Perseroan Terbatas
  3. Perubahan Perseroan Terbatas
  4. Pendirian Pending Perseroan Terbatas
  5. Perubahan Pending Perseroan Terbatas
  6. Penyesuaian Undang - Undang 2007
  7. Merger 
  8. Akuisis
  9. Pembubaran

Pelayanan Kurator

Dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang Undang ini.

Pelayanan Wasiat / Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan adalah unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya membidangi perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran surat wasiat, surat keterangan waris, kepailitan, aset bank dalam likuidasi, dan Harta Tidak Terurus.

Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang diperlukan untuk mengurus harta peninggalan dari seseorang berhubungan dengan perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran waris, surat keterangan waris

Dalam Ditjen AHU memberikan pelayanan terkait wasiat seperti :

  1. Permohonan Wasiat

Pelayanan Penerjemah Sumpah

Penerjemah Tersumpah (Sworn Translator) adalah seorang penerjemah yang diambil sumpahnya oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dikukuhkan dengan suatu Surat Keputusan untuk diangkat sebagai Penerjemah Tersumpah Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia ataupun sebaliknya.

Terjemahan Tersumpah digunakan untuk penerjemahan dokumen-dokumen resmi milik lembaga pemerintahan, perusahaan swasta nasional maupun asing serta perorangan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan peradilan, notarial deed, sertifikat kepemilikan, agreement, akte lahir, akte nikah, ijazah dan sebagainya untuk berbagai keperluan. Setiap terjemahan tersumpah akan disertai pernyataan tertulis (affidavit) dari penerjemah tersumpah yang bersangkutan pada dokumen hasil terjemahannya yang menyatakan bahwa hasil terjemahan tersebut adalah akurat dan benar.

Pelayanan Legalisasi

Legalisasi adalah mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.

Maksud dari legalisasi adalah pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh seorang Pejabat Umum dalam hal ini adalah Notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu. Oleh karena itu, legalisasi harus melalui Kemenhukham yang akan melakukan pencocokan tanda tangan notaris. Pasalnya, setiap notaris yang akan berpraktek harus mengirimkan contoh tanda tangannya ke Kemenhukham (pasal 7 huruf c UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

Yayasan

Pengertian yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan memiliki kekayaan tersendiri dari berbagai macam sumber. Yayasan ini sifatnya tidak memiliki anggota. Menilik dari tujuannya, yayasan tidak mencari profit atau keuntungan. Yayasan selanjutnya memiliki kewenangan untuk mendirikan sebuah atau beberapa buah badan usaha sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh yayasan.

Yayasan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam berbagai macam bentuk dan tujuan. Yayasan tersebut secara khusus berada pada bidang kerja yang menjadi usahanya. Meskipun non-profit, yayasan dapat memperoleh income dari badan usaha yang didirikan. Income ini bertujuan untuk menghidupi operasional yayasan dan badan usaha yang ada dibawahnya, bukan untuk memperkaya diri si pemilik yayasan. Yayasan akan memiliki banyak keuntungan seiring dengan banyaknya badan usaha yang didirikan. Badan usaha tersebut adalah modal hidup nyata sebuah yayasan.

Perkumpulan

Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (“Perkumpulan”). Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”). Tata cara pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (“Permenkumham No. 6/2014”). Pemohon adalah setiap orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang secara langsung memberikan kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan kepada Sistem Administrasi Badan Hukum (“Pemohon”). Permenkumham No. 6 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 25 Maret 2014 dan berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pidana

Pelayanan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri (PPNS)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Untuk lebih memperjelas, kami akan jelaskan contoh tugas dan kewenangan penyidik PPNS pada beberapa instansi/lembaga atau badan pemerintah.

1. PPNS pada Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan di tingkat Provinsi
Berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya (“UU LLAJ”) penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan juga dapat dilakukan oleh PPNS tertentu yang diberi kewenangan khusus. Kemudian, siapakah PPNS lalu lintas dan angkutan jalan itu? Hal ini ternyata dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 19 PP No. 80 Tahun 2012 bahwa PPNS lalu lintas dan angkutan jalan merupakan PNS yang berada di bawah Menteri yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan. Kewenangan PNS untuk PPNS dapat diberikan oleh Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

PPNS lalu lintas memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 262 ayat (1) UU LLAJ. Kewenangan PPNS lalu lintas dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap (Pasal 262 ayat [2] UU LLAJ). Pelaksanaan kewenangan PPNS lalu lintas dapat dikatakan bersifat subordinatif dengan penyidik Kepolisian, hal ini terlihat dari ketentuan bahwa apabila PPNS lalu lintas ingin melakukan razia kendaraan maka harus didampingi oleh penyidik Kepolisian (Pasal 266 ayat [4] UU LLAJ) serta dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS lalu lintas wajib berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian (Pasal 263 ayat [2] UU LLAJ).

2. PPNS pada Kementerian Kehutanan
Ketentuan hukum mengenai hutan diatur terutama dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 jo. Perpu No. 1 Tahun 2004 (“UU Kehutanan”). Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan tidak hanya dapat ditangani oleh penyidik Kepolisian, tetapi juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik (Pasal 77 ayat [1] UU Kehutanan). Kewenangan PPNS di bidang kehutanan selanjutnya diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU Kehutanan.

3. PPNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi”), penyidikan terhadap tindak pidana telekomunikasi, juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Kewenangan PPNS telekomunikasi diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU Telekomunikasi. Pada dasarnya, setiap penyidikan harus mengacu pada ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS dalam bidang apapun harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Untuk mengatur kewenangan PPNS diterbitkanlah Perkapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Jadi, PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

Pelayanan Hukum Grasi

Grasi adalah salah satu dari lima hak yang dimiliki kepala negara di bidang yudikatif. Grasi adalah Hak untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan hukuman sama sekali. Sebagai contoh yaitu mereka yang pernah mendapat hukuman mati dikurangi menjadi bebas dari hukuman sama sekali. Di Indonesia, grasi merupakan salah satu hak presiden di bidang yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan.

Tata Negara

Daktiloskopi

Otoritas Pusat Hukum Internasional

Aplikasi AHU
Video Tutorial
FAQ

PENGUMUMAN PEMBERLAKUAN PEMESANAN NAMA PERSEROAN TERBATAS DAN PENGESAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DALAM SATU PROSEDUR

Untuk melihat Surat Edaran dapat dilihat DISINI
 
 


PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2018
TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 
Untuk melihat Surat Edaran dapat dilihat DISINI

PENGUMUMAN BERSAMA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM CQ. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
DAN
IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)
 
TENTANG
KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK REGISTRASI PADA APLIKASI GRIPS
 
 
Menindaklanjuti Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tanggal 15 November 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1.  Batas waktu pendaftaran/registrasi GRIPS PPATK yang jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2019, diperpanjang sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
2.  Tahapan pendaftaran/registrasi GRIPS PPATK dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
a.    Registrasi secara online melalui laman: https://grips2.ppatk.go.id/faces/registrasi.xhtml;
      Video tutorial yang dapat dilihat di http://www.ppatk.go.id/video/lists/1.html;
b.     Kewajiban menyampaikan dokumen fisik hasil registrasi online kepada PPATK, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak registrasi GRIPS online dilakukan, ditujukan kepada:
KEPALA PPATK
c.q. Direktur Pelaporan
Gedung PPATK JI. Juanda 35 Jakarta Pusat 10120
 
Dengan menyampaikan dokumen berupa:
 1. Formulir registrasi;
 2. Surat pengantar penyampaian petugas;
 3. Surat pernyataan petugas pendaftar bermaterai;*
 4. Surat pernyataan petugas pelapor bermaterai;*
 5. Daftar petugas penghubung;*
 6. Surat pernyataan petugas administrator bermaterai:*
 7. SK Pengangkatan Notaris;dan
 8. Fotokopi KTP dan NPWP.
*) dapat dirangkap oleh 1 (satu) orang/Notaris yang bersangkutan
 
3.  Diwajibkan kepada Notaris untuk segera melakukan registrasi dan/atau menyelesaikan seluruh tahapan registrasi GRIPS sampai batas waktu akhir pada tanggal 6 Mei 2019;
4.  Terhitung mulai tanggal 7 Mei 2019 akan diberlakukan sanksi berupa penutupan sementara akses terhadap akun AHU Online atas Notaris yang belum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas;
5.   Perpanjangan batas waktu sampai dengan tanggal 6 Mei 2019 tidak akan diperpanjang lagi, dan oleh karena itu Notaris diminta untuk tidak menunda pelaksanaan registrasi GRIPS sampai batas waktu tanggal 6 Mei 2019 berakhir. Notaris dapat berkoordinasi dengan pengurus INI yang menjadi mitra PPATK dalam melakukan sosialisasi atau pelatihan kepada Notaris di seluruh Indonesia.
 
Kementerian Hukum dan HAM Cq DITJEN AHU
PPATK
PP INI
Ttd
Ttd
Ttd
Cahyo Rahadian Muzhar
Kiagus Ahmad Badaruddin
Yualita Widyadhari

PENGUMUMAN BERSAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN DAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Menindaklanjuti pengumuman bersama antara Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 15 Januari 2019 bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 
  1. Bahwa dikarenakan masih belum selesainya proses pengaturan dan integrasi sistem pengesahan Koperasi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Koperasi dan UMKM yang ditargetkan dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2019, maka pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi tetap diselenggarakan di Kementerian Koperasi dan UMKM sampai ada informasi lebih lanjut terhadap pengalihan kewenangan tersebut;
  2. Bahwa penundaan pelaksanaan pelayanan pengesahan, perubahan dan pembubaran Koperasi tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta untuk menghindari permasalahan yang timbul dikarenakan belum selesainya pembahasan dan proses pengalihan kewenangan tersebut;
Demikian untuk menjadi perhatian;
 

Jakarta, 1 Maret 2019

 

TTD
 
 
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM
 
TTD
 
 
Deputi
Bidang Kelembagaan
Kementerian Koperasi dan UMKM
 
 
TTD
 
Sekretaris
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
 
TTD
 
Deputi
Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Badan Koordinasi Penanaman Modal

8 AREA PERUBAHAN

  • WhatsApp Image 2019-03-08 at 13.33.28.jpeg



  • PENGUMUMAN

    Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 50/P.HUM/2018 Tanggal 20 September 2018 terkait uji materil Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, yang putusannya antara lain mencabut Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Pasal 8 ayat (2) ”dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum”, maka untuk sementara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menutup akses pendaftaran pengangkatan Notaris sampai dengan Peraturan Perundang-undangan yang terbaru terkait Pengangkatan Notaris disahkan.
     
     
     
    Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,
     
    Direktur Perdata.
     
    TTD
     
    Daulat Pandapotan Silitonga
    NIP. 19620528 198903 1 001

    PENGUMUMAN Permohonan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

    PENGUMUMAN

    1.    Permohonan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berdasarkan perkawinan campuranyang lahir sebelum 1 Agustus 2006dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, batas waktu yang diberikan selama 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan, telah berakhir pada tanggal 1 Agustus 2010, sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

    2.   a.  Bagi anak yang lahir sebelum 1 Agustus 2006 dari perkawinan campuran (WNA dan WNI) atau anak yang lahir di negara yang menganut asas ius soli(kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran) yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Kewarganegaraan Republikberdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan berakibat ganda,harus memilih salah satu kewarganegaraannya pada umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

    b. Pernyataan Memilih Kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

    3. a. Bagi anak berkewarganegaraan ganda yang mengajukan permohonan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dikenakan Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;

    b. Bagi anak berkewarganegaraan ganda yang mengajukan permohonan pernyataan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia pada saat pembayaran PNBP agar memilih jenis penerimaan negara bukan pajak “Permohonan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda.

    Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
     

    Direktur Tata Negara

    ttd

     Kartiko Nurintias


    PENGUMUMAN



    PENGUMUMAN

    PENGUMUMAN BERSAMA

    KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

    CQ. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

    PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK),

    DAN

    IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)

     

    TENTANG

    KEWAJIBAN PELAPORAN NOTARIS PADA APLIKASI GRIPS

     

    Untuk mendukung komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta melaksanakan kewajiban Indonesia di berbagai forum internasional, a.l keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF), kepada Notaris diwajibkan untuk melakukan pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS) PPATK.

     

    Pada tahap awal, Notaris wajib melakukan registrasi pada laman https://grips2.ppatk.go.id/faces/registrasi.xhtml dan untuk panduan registrasi GRIPS/Video tutorial  dapat dilihat pada laman: http://www.ppatk.go.id/video/lists/1.html

     

    Kewajiban ini merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan untuk melaksanakan Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi, serta menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

     

    Kewajiban pelaporan Notaris sebagaimana dimaksud di atas selain sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris apabila terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).

     

    Sebagai langkah awal pelaporan, pendaftaran/registrasi GRIPS PPATK dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:

    1.   Registrasi dilakukan secara online melalui laman: https://grips2.ppatk.go.id/faces/registrasi.xhtml
    2.     Menyampaikan dokumen fisik hasil registrasi online kepada PPATK, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak registrasi GRIPS online dilakukan.

    Untuk panduan Registrasi GRIPS tersedia Video tutorial yang dapat dilihat http://www.ppatk.go.id/video/lists/1.html

     

    Akses terhadap AHU Online mulai 1 Februari 2019 hanya dapat dilakukan khusus bagi Notaris yang telah memperoleh persetujuan registrasi GRIPS dari PPATK.

     

     

     

    Jakarta, 15 November 2018

                                                

     

    Kementerian Hukum dan HAM                   PPATK                               PP INI

                          Ttd                                                 Ttd                                     Ttd

         Cahyo Rahadian Muzhar         Kiagus Ahmad Badaruddin   Yualita Widyadhari


    Indikator Kinerja Utama